Target Investasi Rp12 Triliun tak Tercapai

Ditegaskan, dasar hukum izin penanaman modal ini diperkuat dengan aturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Nasional Nomor 13 Tahun 2009, dan Peraturan Bupati (Perbup) Kukar Nomor 13 Tahun 2011. "Ketentuan ini mengatur tata cara penanaman modal, serta sanksinya bila diabaikan. Sanksinya, pemerintah bisa melakukan pembekuan hingga pencabutan izin," ujarnya.

Parahnya di Kukar, perusahaan daerah yang banyak tak menyampaikan LKPM. Sedangkan perusahaan asing rata-rata taat administrasi. Sekadar informasi Penanaman Modal Asing (PMD) yang tercatat di BPMPD Kukar mencapai Rp 8,7 triliun. Sedangkan, Penanaman Modal Daerah (PMD) sebesar Rp 3,4 triliun.

Dari sejumlah dana tersebut diproyeksikan untuk 5 bentuk usaha. Di antaranya, bidang industri pembuatan tepung tapioka, pertambangan, pelabuhan stockpile batu bara, perkebunan, dan industri bahan kimia. "Industri tepung tapioka investornya orang local. Rencana dibangun di Jongkang, Tenggarong Seberang. Nilai investasinnya sekira Rp 10 miliar," jelasnya. (*/adw/kri/fuz/jpnn)