Target Kelulusan Merusak UN

MAKASSAR -- Upaya pembenahan Ujian Nasional (UN) tidak hanya pada tingkatan teknis penyelenggaraan. Pembenahan mental pejabat yang selaku memaksakan target persentase kelulusan juga harus dibersihkan.
        
Dirjen Pendidikan Menengah Kementerian Pendikan dan Kebudayaan (Kemendikbud), Prof Dr Achmad Jazidie menyatakan, dari hasil analisis penyelenggaraan UN selama ini, ada kecenderungan kepala dinas dipaksa pejabat setempat untuk mencapai target kelulusan.
         
Hal ini dinilai tidak baik dalam kajian perbaikan mutu pendidikan. Padahal, UN tidak hanya menjadi alat untuk menentukan kelulusan, tetapi juga untuk menjadi bahan evaluasi. Khususnya dalam merumuskan kebijakan intervensi agar pada UN tahun berikutnya bisa meningkat.
         
"Seringkali kita lihat kepala dinas ditarget harus lulus sekian persen. Akibatnya, kepala sekolah juga ditarget harus begitu. Ini malah merusak, karena UN yang dilaksanakan tidak benar-benar mengukur sejauhmana tingkat pencapaian siswa," ucap Jazidie dalam prakonvensi pendidikan seperti yang dilansir FAJAR (JPNN Group), Senin (23/9).
           
Itu sebabnya, dia berharap agar para kepala daerah baik gubernur maupun bupati agar menyadari hal ini. Memberikan target tanpa didasari pada rasionalisasi pencapaian dengan melihat proses pembelajaran justru akan melahirkan masalah. Yakni mengganggu sistem pembenahan pendidikan untuk meningkatkan hasil UN.
            
Menurut Jazidie, keberhasilan pendidikan bukan diukur dari tingkat kelulusan UN. Tetapi harus dilihat dari proses pengembangan pada tingkat proses dan pembangunan fisik seperti Ruang Kelas Baru (RKB). Termasuk kebijakan dalam peningkatan mutu pendidikan.
            
"Soal kelulusan itu urusan lain. Yang menjadi tugas dinas pendidikan di daerah itu adalah membuat program peningkatan mutu pendidikan. Bukan membuat target kelulusan. Berikan saja sama Badan Standarisasi Nasional Pendidikan (BSNP) kalau soal kelulusan," katanya.
             
Kepala Badan Pengembangan SDM Pendidikan dan Kebudayaan dan Penjaminan Mutu Pendidikan, Prof Syawal Gultom menyebutkan, kebijakan intervensi sangat dibutuhkan. Termasuk di Sulsel, kata dia, dibutuhkan pendekatan tersebut.
              
Apalagi, menurut Gultom di Sulsel ada satu kasus menarik jika melihat rata-rata kelulusannya. Berada pada satu kabupaten tetapi satu sekolah berada jauh melampaui rata-rata nasional. Sementara pada sekolah lainnya di kabupaten sama jauh di bawah rata-rata nasional.
               
Kabupaten tersebut yakni Jeneponto. SMA Negeri 1 Binamu, capaian indeks kompetensi sekolahnya luar biasa dengan menembus angka di atas 80. Kelas IPA 86,45 dan IPS 80,07. Namun SMA Negeri 1 Bangkala berbanding terbalik. Capain indeks kompetensi sekolahnya kelompok IPA hanya 59,97 dan kelompok IPS 57,39. Angka rata-rata nasional yakni 60,58. Ternyata kata dia, hal ini terjadi karena infrastuktur pengajaran yang tidak sama.
    
Pada SMA Negeri 1 Binamu, fasilitas lengkap dengan tenaga pendidik tersertifikasi serta sebagian besar lulusan magister.

Sementara, pada SMA Negeri 1 Bangkala Barat sebaliknya. Jumlah guru juga terbatas dengan kompetensi yang lebih rendah. "Nah, ini harusnya menjadi cermin dan model untuk melakukan intervensi kebijakan agar SMA Negeri Bangkala bisa sama dengan SMA Negeri Binamu," katanya.
          
Secara nasional, disebutkan Gultom, Sulsel pada urutan ke 30 dari 33 provinsi di Indonesia pada UN 2012 lalu. Bahkan Sulsel kalah dari Papua dan Sulbar yang merupakan daerah pemekaran. Di bawah Sulsel hanya ada Gorontalo, Sulteng, dan Maluku Utara.         Rata-rata kelulusan Sulsel juga di bawah rata-rata provinsi yakni hanya pada posisi 49,59. Rata-rata provinsi yakni 56,71 dan rata-rata nasional 60,58.
         
Kepala Dinas Provinsi Sulsel, Abdullah Jabbar mengatakan, hasil yang ditunjukkan untuk Sulsel tersebut tidak bisa jadi ukuran. Pasalnya, pada pelaksanaan UN tahun ini, Sulsel tergolong yang menerapkan pola yang sangat jauh dari kecurangan.
          
"Perlu juga dipahami bahwa pada UN tahun ini ada masalah pada saat distribusi soal ujian. Ini menjadi masalah sehingga merusak konsentrasi siswa. Makanya, angka itu tidak tepat untuk mencerminkan posisi Sulsel sesungguhnya," ucapnya. (arm/pap)