Target Legislasi Tinggi, Kualitas Dipertanyakan

"Tentang DPR dan pemerintah yang sulit menyamakan persepsi saat penyusunan dan pembahasan RUU, tidak sepenuhnya bisa menjadi dalil kinerja legislasi jadi lambat," katanya.

"Kita bisa perhatikan di setiap periode dan prioritas tahunan, pemerintah dan DPR  menetapkan target legislasi selalu tinggi. Jika memang dirasa sulit untuk menyamakan persepsi, maka seharusnya pemerintah dan DPR tidak menyepakati target legislasi yang tinggi," ungkap Ronald mengingatkan.

Ia menambahkan, kehadiran Program Legislasi Nasional (Prolegnas) dengan pola yang seperti sekarang, selalu akan menjebak kedua pihak pada kesulitan menuntaskan target legislasi. "Apalagi Prolegnas kita cenderung mengabaikan kelengkapan Naskah Akademik (NA). Padahal NA-lah yang akan membantu menjembatani disparitas persepsi Pemerintah dan DPR terhadap urgensi suatu RUU," kata Ronald. (boy/jpnn)