Target Pendapatan DKI Tidak Terealisasi

jpnn.com - KEBONSIRIH – Tahun ini warga DKI Jakarta harus lebih banyak besabar. Tak semua proyek yang diprogramkan pemerintah bisa terwujud. Sebab, APBD DKI yang dipatok Rp 72 triliun hanya bisa terealisasi sebesar Rp 60 triliun saja.

Sekretaris Daerah (Sekda) DKI Saefullah mengungkapkan ada sejumlah kendala yang dihadapi pemprov. Di antaranya, pendapatan pemprov dari sektor pajak  tak sesuai dengan target awal. Pajak reklame, salah satunya.

Tahun ini pemprov menargetkan bisa mengeruk pendapatan hingga Rp 4 triliun. Kenyataannya, realisasi hingga akhir September hanya 22,54 persen. ”Ini yang harus kami cari solusinya agar tahun depan lebih baik lagi (realisasi pendapatan pajak reklame),” ujar dia di balai kota, Selasa (4/11).

Saefullah mengungkapkan agar tahun depan tak terulang, pihaknya akan mengepras tarif pajak reklame hingga 50 persennya. Dengan begitu,  perusahaan-perusahaan akan berduyun-duyun memasang reklame di ibu kota. ”Sekarang ini kami susun draf pergubnya, kami targetkan bisa turun,” jelasnya.

Maklum saja, banyak pengusaha yang berpikir ulang untuk memasang reklame di ibu kota. Kenaikan pajak reklame tahun ini memang naik fantastis hingga 500 persen.

Persoalan lainnya, adalah berkurangnya hibah dari pemerintah pusat kepada pemprov. Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) DKI Jakarta Heru Budi Hartono mengungkapkan awalnya pemprov menargetkan hibah dari pemprov sebesar Rp 17 triliun. Kenyataannya, sampai November ini hanya terealisasi Rp 11 triliun. 

Namun, pemprov tak bisa berbuat banyak karena dana ke pemprov tersebut berbentuk hibah. ”Itu hanya sebagian (penyebab), saya lupa ada beberapa lagi yang membuat kami harus menerima hal ini,” kata dia.

Dia pun mulai memikirkan agar persoalan yang sama tak kembali terjadi tahun depan. Salah satu langkah yang akan ditempuh adalah semakin memantapkan dan mensinergikan program pemerintah pusat dengan program DKI.