Target SBY Terkendala Bencana

JAKARTA -- Pakar komunikasi politik dari Universitas Islam Negeri (UIN) Bandung, Asep Syaefullah Muhtadi menilai, banyaknya elemen masyarakat yang menghendaki ada kontrak politik tertulis dengan para capres-cawapres, lantaran masyarakat sudah tidak percaya dengan pemerintah. "Semua berawal dari masyarakat yang tidak percaya lagi kepada pemerintah, karena banyak janji yang disampaikan saat kampanye pilpres 2004, ternyata tidak dijalankan," ujar Syaefullah Muhtadi dalam diskusi bertema 'Kontrak Politik Capres' di Jakarta, Sabtu (13/6).

Dia menilai, kontrak politik itu juga tidak akan efektif karena ketika materi kontrak tidak dijalankan, masyarakat tetap tidak punya kekuatan untuk melakukan protes. Kalau isi kontrak tidak dijalankan, katanya, paling banter sanksinya hanya sanksi moral. "Karena yang punya kewenangan impeachment adalah MPR, bukan masyarakat langsung," ujarnya.

Sebelumnya, dalam diskusi itu, anggota tim kampanye pasangan Mega-Prabowo, Hasto Kristanto menilai, kontrak politik dibuat atas kehendak masyarakat. Katanya, masyarakat menghendaki adanya kontrak tertulis lantaran selama ini masyarakat merasa dibohongi pemimpinnya. Dia memberi contoh, pemerintah menjanjikan terget pertumbuhan ekonomi 7,8 persen, tapi nyatanya tidak terpenuhi. Begitu pun, dijanjikan pemerintah akan berpihak kepada kepentingan petani, tapi nyatanya harga pupuk mahal bahkan sempat langka di pasaran. Contoh lain, bea masuk impor susu yang nol persen. "Masyarakat butuh kontrak politik karena bosan dibohongi terus oleh penguasa," ujar anggota DPR dari PDI Perjuangan itu dalam diskusi tersebut.

Menanggapi hal itu, anggota tim sukses pasangan SBY-Boediono, Ramadhan Pohan mengatakan, model-model kontrak politik dengan elemen masyarakat hanya untuk meramaikan suasana kampanye saja. Sementara, terkait dengan yang disampaikan Hasto mengenai banyaknya janji pemerintahan Presiden SBY yang belum terwujud, Ramadhan berdalih, karena begitu SBY menjadi presiden, langsung terjadi berbagai macam bencana alam.