Target WTP, SDA Genjot Kinerja Kemenag
Senin, 30 April 2012 – 15:51 WIB

Target WTP, SDA Genjot Kinerja Kemenag
JAKARTA - Menteri Agama (Menag) Suryadharma Ali mengungkapkan akan terus meningkatkan kinerja aparatur di lingkungan Kementerian Agama (Kemenag). Ketua Umum DPP PPP itu menargetkan Kemenag dapat memperoleh predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) tahun 2011.
"Di dalam rapat ini, saya lebih menekankan kepada seluruh pejabat ataupun seluruh aparatur di Kemenag untuk dapat meningkatkan kinerjanya khususnya dari sisi pengelolaan keuangan. Tahun 2011 harus bisa WTP," ungkap Menag ketika ditemui usai menggelar rapat koordinasi internal di Gedung Kemenag, Thamrin, Jakarta, Senin (30/4).
Baca Juga:
Menag mengakui, di tahun-tahun sebelumnya, Kemenag hanya mampu mendapat gelar Wajar Dengan Pengecualian (WDP). "Dari sisi pengelolaan keuangan, Kemenag lebih mengarah pada peningakatan dan tahun 2010 telah mendapatkan WDP dari semula disclaimer tahun 2009. Maka itu, tahun 2011 diharapkan bisa WTP," paparnya.
Menurutnya, selama ini beberapa aparat di Kemenag masih memiliki beberapa kelemahan atau kekurangan dalam menjalankan program guna mencapai good governance. Salah satunya adalah mengenai kesiapan data. Menurutnya, hal inilah yang harus dimaksimalkan sehingga bisa menjawab kebutuhan masyarakat.
JAKARTA - Menteri Agama (Menag) Suryadharma Ali mengungkapkan akan terus meningkatkan kinerja aparatur di lingkungan Kementerian Agama (Kemenag).
BERITA TERKAIT
- BMKG Meminta Warga Waspada Banjir Rob di 17 Wilayah di Indonesia, Catat Daerahnya
- 5 Berita Terpopuler: Pengumuman Seleksi PPPK Muncul, Info BKN Bikin Degdegan, Ada soal Gaji Paruh Waktu
- Sido Muncul Gelontorkan Rp 260 Juta untuk Operasi 40 Pasien Anak Bibir Sumbing
- Sosok Aspri Wamen Bima Arya Jadi Sorotan, Ternyata…
- Kapan PPPK 2024 Tahap 1 Mulai Bekerja? Jangan Kaget ya
- Wisnu Bawa Tenaya: PHDI Sudah Terima SK AHU dari Kementerian Hukum