Tarif Cukai Tembakau Minim Sosialisasi

JAKARTA – Pengamat Kebijakan Publik Universitas Indonesia, Adrinof Chaniago, menegaskan, banyak aturan yang tak sinkron dengan kenyataan di lapangan yang dikeluarkan Kementerian Keuangan disebabkan karena komunikasi yang kurang intensif pihak-pihak terkait.

           

Dia menegaskan, harusnya Kementerian Keuangan melakukan sosialisasi dulu kebijakan dengan pemerintah daerah sebelum memberlakukan kebijakan atau sebuah peraturan.

          

“Masalahnya sering kebijakan menteri itu tidak dipertimbangkan layak atau tidak, sehingga muncul kontradiksi dari pemerintah daerah dan pemangku kepentingan, soal kondisi lapangan, komunikasi dan persoalan urgensi dari kebijakan tersebut,” kata Adrinof, Kamis (2/8).

           

Disebutkan, contoh kebijakan itu antara lain, Peraturan Menteri Keuangan (PMK Nomor 191.04/2010 tentang tarif cukai hasil tembakau, PMK 241.11/2010 tentang bebas bea masuk impor beras, PMK 147.04/2011 tentang kawasan berikat, PMK 167.11/2011 tentang kenaikan tarif cukai, dan banyak kebijakan lainnya.