Tarif Tol Bali Menunggu SK Kementerian PU

jpnn.com - JAKARTA - Direktur Utama Jasa Marga Bali Tol Akhmad Tito Karim menuturkan hingga saat ini besarnya tarif tol belum ditentukan. Pihaknya masih menunggu SK Menteri Pekerjaan Umum (PU) terkait berapa besaran tarif tol.

"Belum keluar SK nya, nanti akan ada SK dari Kementerian PU yang isinya bahwa tol Bali ini layak jalan. Dan ini sepenuhnya kewenangan PU. Kita tunggu saja SK nya keluar," ujar pria yang akrab disapa Tito ini saat dihubungi JPNN, Senin (16/9).

Lalu kapan tol Bali akan diresmikan?. Mengenai hal itu pihak Jasa Marga menargetkan sebelum akhir bulan ini.

"Kemarin, Pak SBY sudah mencoba keliling tol ini, tinggal diresmikan saja. InsyaAllah tanggal 23 September, tapi kita juga tidak bisa memprediksi jadwal beliau (SBY,red) yang padat," papar Tito.

Di samping itu, Tito juga tegaskan tol Bali yang memakan biaya hingga Rp 2,5 triliun ini tidak akan dibuka sebelum diresmikan. "Sampai saat ini belum kita buka, tunggu diresmikan dulu baru akan kita buka," pungkasnya.

Jalan tol Bali ini merupakan salah satu penunjang akses transportasi saat pagelaran APEC Oktober mendatang. Maka itu rencananya tol Bali akan diresmikan sebelum perhelatan KTT APEC.

Selain menghubungkan wilayah selatan Pulau Bali (kawasan Nusa Dua) dengan wilayah Kecamatan Denpasar Selatan, tepatnya kawasan Pelabuhan Benoa. Jalan tol ini juga diberikan akses menuju ke Bandara Internasional Ngurah Rai. Uniknya, jalan tol ini selain dipergunakan untuk kendaraan roda 4 atau lebih, juga diperuntukkan bagi kendaraan roda 2 (sepeda motor).

Proyek jalan tol ini dikelola secara kroyokan oleh konsorsium BUMN. Mereka yakni PT Jasamarga Bali Tol, PT Jasa Marga (Persero) Tbk, PT Pelindo III (Persero), PT Angkasa Pura I (Persero), PT Pengembangan Pariwisata Bali (Persero), PT Wijaya Karya (Persero) Tbk, PT Adhi Karya (Persero) Tbk, serta PT Hutama Karya (Persero). (chi/jpnn)