Tarif Tol Naik, Ini Penjelasan Menteri PUPR Basuki

jpnn.com, JAKARTA - Terkait adanya penyesuaian tarif tol yang terjadi pada akhir Januari ini, Menteri PUPR Basuki Hadimuljono, menjelaskan bahwa sebenarnya sudah direncanakan pada awal bulan, namun kejadian banjir di Jakarta dan sekitarnya membuat rencana itu akhirnya ditunda.

"Kalau aturannya, begitu ada SK Menteri PUPR itu ada sosialisasi dua minggu sebelum tarifnya diberlakukan. Bagaimana sosialisasinya bisa melalui media-media yang ada sekarang, media sosial, spanduk," kata Menteri PUPR seusai bertemu dengan pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Gedung Kementerian PUPR, Jakarta, Jumat.

Menurut dia, surat keputusan (SK) penyesuaian tarif enam ruas tol diteken pada 23 Januari 2020 walaupun sudah diajukan sejak 31 Desember 2019.

Menteri PUPR baru menandatangani surat keputusan tersebut setelah pemulihan pascabanjir terjadi, termasuk juga pada jalan tol.

Sosialisasi tarif tol, kata dia, seharusnya dilakukan selama dua pekan setelah penerbitan keputusan tersebut, tetapi dengan SK yang ditandatangani pada 23 Januari 2020, penyesuaian tarif sudah berlaku mulai hari ini.

"Itu (penyesuaian tarif) kan undang-undang. Setiap dua tahun undang-undang itu menyampaikan dapat disesuaikan. Penyesuaiannya tergantung SPM (standar pelayanan minimal). Kadang sudah memenuhi SPM pun kalau kondisinya tidak memungkinkan saya tahan," kata Menteri Basuki, merujuk kepada Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan.

Kondisi-kondisi yang dia maksudkan adalah seperti banjir yang terjadi di Jakarta dan sekitarnya baru-baru ini dan ketika terjadi kenaikan tarif listrik.

Sebanyak enam ruas tol akan mengalami penyesuaian tarif pada 31 Januari 2020 yaitu Tol Cawang-Tomang-Pluit, Tol Cawang-Tanjung Priok-Ancol-Jembatan Tiga-Pluit, Tol Ujung Pandang tahap I, Tol Gempol-Pandaan tahap I, Tol Bali-Mandara, dan Tol Pondok Aren-Serpong. (antara/jpnn)