Tarif Trump Ancam Ekspor, HKTI Dorong Pemerintah Lindungi Petani

Untuk menunjang keberlanjutan, HKTI pun mendorong penerapan sistem intercropping di lahan perkebunan dan regenerative agriculture di lahan kritis.

Delegasi DPN HKTI pada policy brief yang terdiri dari Delima Azahari, Iriana Muadz, Manimbang Kahariady, Mulyono Machmur, dan Anita Ariyani, turut mengusulkan langkah strategis untuk mengakselerasi sektor riil melalui stimulus fiskal dan nonfiskal.

Dalam hal hilirisasi, DPN HKTI menekankan pentingnya akses permodalan bagi petani untuk membangun pabrik kecil seperti PKS mini, pabrik minyak goreng, dan biodiesel.

"Hilirisasi CPO, karet, dan kopi harus dikelola oleh koperasi petani agar nilai tambah tidak hanya dinikmati industri besar," ujar salah satu perwakilan HKTI.

HKTI juga meminta optimalisasi dana dari Badan Pengelola Dana Perkebunan (BPDP), baik melalui dana keluar maupun pajak ekspor, agar dialokasikan langsung untuk peningkatan produktivitas petani.

Menghadapi potensi pergeseran rantai pasok global akibat Tarif Trump, HKTI mengingatkan pentingnya kehati-hatian dalam membuka pasar baru.

“Indonesia harus memanfaatkan peluang agar petani menjadi basis produksi ekspor. Namun, jangan hanya menjadi pelampiasan pasar,” kata Fadli Zon.

Kawasan ASEAN dan Pasifik disebut sebagai basis strategis yang dapat dikembangkan sebagai pasar utama produk pertanian Indonesia.