Tarik Kembali TNI Ikut Berpolitik Praktis, Cara ini Dianggap tak Relevan

jpnn.com - NUSA DUA - Ketua Dewan Pertimbangan Partai Golkar Akbar Tanjung menilai, upaya menarik kembali TNI ikut berpolitik praktis, sangat tidak tepat. Bahkan Akbar menilai, langkah itu sebagai kemunduran bagi proses reformasi, yang dilaksanakan bangsa ini sejak 1998 lalu.

‎"Tidak tepat kalau menarik lagi tentara. Apalagi yang masih aktif. Kalau yang sudah menjadi sipil atau pensiun, boleh-boleh saja," ujar Akbar di arena Munaslub Golkar, Nusa Dua, Bali, Sabtu (14/3).

Akbar mengemukakan pendapatnya untuk menyikapi upaya salah seorang kandidat yang mencoba mendekati petinggi TNI di daerah, agar mempengaruhi ‎untuk memilihnya. Dengan imbalan, menawarkan posisi sekretaris jenderal (sekjen) DPP Golkar pada purnawirawan nantinya.

Menurut mantan Ketua DPR ini, keterlibatan purnawirawan dalam struktur Golkar juga harus dibahas lewat Munaslub. Tidak bisa sesuka hati. Harus ada kriteria-kriteria yang pas dan tepat bagi mereka agar bisa menduduki jabatan tertentu.

"Bisa saja janji, tetapi tidak punya nilai organisatoris. Kan belum jadi ketum. Jadi enggak ada nilai konstitusionalnya. Saya menilai upaya menawarkan itu hanya untuk meng-golkan dia. TNI kan pembantu presiden. TNI harus minta petunjuk dan arahan presiden. Jadi tidak relevan itu," kata Akbar.(gir/jpnn)