JPNN.com 
Tarik Ulur UMP-UMK Jatim, Duhh..Pusing
Sebab, pengusaha bisa menjadikan acuan nilai tersebut untuk menggaji para pegawainya.
''Kalau ada UMP, mereka menggaji dengan UMP. Tapi, kami khawatir meski UMK sudah ditetapkan, pengusaha tetap menggaji dengan UMP,'' katanya.
Sementara itu, Wakil Ketua DPP Apindo Jatim Heribertus Gunawan berjanji melakukan kontrol kepada perusahaan-perusahaan agar tertib aturan.
Artinya, mereka harus menggaji karyawan sesuai dengan peraturan.
''Saya kira tidak mungkin ada perusahaan yang berani menggaji di bawah UMK, kecuali perusahaan sudah melakukan dialog dengan pekerjanya terkait upah,'' ujarnya.
Dia mengatakan, sebanyak 298 pengusaha yang bergabung di Apindo Jatim sudah setuju dengan kenaikan UMK sebesar 8,25 persen.
Kenaikan tersebut dianggap wajar. Karena itu, dia berharap buruh juga menyetujuinya.
Sebab, menurut Heribertus, kenaikan upah yang terlalu tinggi dapat mengakibatkan kalangan industri gulung tikar. (rst/c19/oni/flo/jpnn)
SURABAYA – Kelompok buruh di Jawa Timur menolak ada upah minimum provinsi (UMP). Karena itu, penentuan upah minimum 2017 masih menjadi polemik.
Redaktur & Reporter : Tim Redaksi
- Banjir Rendam Sejumlah Rumah Warga di Kalianda Lampung Selatan, Tak Ada Korban Jiwa
- Kodam I/Bukit Barisan Bantu Warga yang Diduga Diintimidasi Ormas
- Farhan Bimbang Tindak Tegas Kusir Delman yang Getok Tarif Tak Wajar di Bandung
- Harga Emas Perhiasan di Baturaja Tembus Rp 11,3 Juta Per Suku
- Korban Kedua Perahu Getek Tenggelam di Perairan Sungai Musi Ditemukan Meninggal Dunia
- 2 Lansia yang Tenggelam di Perairan Sungai Musi Ditemukan Sudah Meninggal Dunia
.jpeg)
