Taslim: Langkah TNI, BNN dan Polri Ini Menihilkan Partisipasi Rakyat

jpnn.com - JAKARTA - Koordinator Forum Advokad Pengawal Konstitusi (FAKSI) Hermawi Taslim menilai sikap TNI, Polri dan BNN yang balik melaporkan Koordinator Komisi untuk Orang Hilang dan Tindak Kekerasan (KontraS) Haris Azar akan mengurangi bahkan menihilkan partisipasi masyarakat dalam penegakan hukum khususnya dalam upaya pengungkapan kasus narkoba.
"Laporan ini merupakan lampu Merah untuk partisipasi positif rakyat. Artinya orang akan mikir ulang, untuk apa melaporkan kalau toh akhirnya berbalik jadi terlapor,” kata Hermawi Taslim, Sabtu (6/8).
Taslim mengaku tidak habis pikir dengan langkah TNI, BNN dan Polri. Di satu sisi, kata Taslim, selalu didengung-dengungkan partisipasi rakyat tapi di sisi lain, partisipasi kok malah seolah-olah ingin dibungkam dengan laporan balik.
Seyogyanya, menurut Taslim, orang-orang seperti Haris Azhar justru perlu diapresiasi, diberi dukungan moril. Karna jelas-jelas perbuatannya merupakan satu bentuk konkrit partisipasi warga negara dalam rangka penegakan hukum.
Apalagi, kata Taslim, Haris bukan aktivis kemarin sore. “Dia (Haris, red) tidak mungkin ngomong sembarangan. Dia kan mengerti hukum. Dia tidak akan merusak reputasinya dengan laporan kacangan,” kata Taslim.
"Jadi laporan-laporan yang seperti ini, menurut saya, cukup berkualitas untuk ditindaklanjuti,” tegas Taslim.
Taslim menambahkan semestinya setiap laporan masyrakat harus dijadikan entry point, pintu masuk untuk penyelidikan dan pengembangan sebuah kasus. “Disitulah tugas dan fungsi aparat penegak hukum. Pelapor jangan diminta membuktikan laporannya, pelapor kan bukan aparat hukum,” tandasnya.(fri/jpnn)
JAKARTA - Koordinator Forum Advokad Pengawal Konstitusi (FAKSI) Hermawi Taslim menilai sikap TNI, Polri dan BNN yang balik melaporkan Koordinator
Redaktur & Reporter : Tim Redaksi
- Usut Kasus Gratifikasi di DJP, KPK Periksa Sejumlah Bos Perusahaan
- Prabowo, SBY, dan Jokowi Tekan Bersama Tombol Peluncuran Danantara
- Usut Kasus Korupsi Perkeretaapian, KPK Panggil Ibu Rumah Tangga hingga Pengusaha
- Tak Banyak Kader PDIP Ikut Retret di Magelang, Hubungan Pusat & Daerah Tetap Aman?
- Menteri Investasi Rosan Roeslani Jadi Kepala Danantara, Erick Thohir Sebagai Pengawas
- Usut Kasus Kredit PT BPR Bank Jepara Artha, KPK Periksa Sejumlah Saksi