Tasyakuran ke-19 PKS, Ahmad Syaikhu Menyoroti Demokrasi, Penegakan Hukum dan HAM
Syaikhu juga mengingatkan semangat reformasi adalah memberikan kemandirian politik dan ekonomi kepada daerah.
Bagi PKS, lanjut dia, desentralisasi dan otonomi daerah bukan hanya terkait perimbangan kekuasaan pusat dan daerah.
Namun, kata pria asal Jawa Barat itu, desentralisasi dan otonomi daerah ialah komitmen kebangsaan untuk membangun rasa persatuan dalam bingkai NKRI.
"Namun, pertanyaan mendasar yang harus kita ajukan adalah apakah desentralisasi dan otonomi daerah ini telah berhasil membawa kepada kemakmuran bagi daerah?” kata dia.
Syaikhu menuturkan amanat reformasi ialah supremasi hukum dan perlindungan hak asasi manusia (HAM).
Supremasi hukum merupakan ayah kandung keadilan.
Perlindungan HAM ialah ibu kandungnya. Penegakan hukum dan HAM, kata Syaikhu, merupakan dua sisi mata uang yang sama dari keadilan.
Dia mengingatkan, jangan sekali-kali penegakan hukum mempermainkan rasa keadilan rakyat untuk kepentingan kekuasaan.
Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Ahmad Syaikhu menyampaikan catatan tentang demokrasi, otonomi daerah, dan penegakan hukum saat parpolnya menggelar tasyakuran ke-19 secara daring, Selasa (20/4).
- Megawati Dengar Ada Institusi Negara Tak Netral Pas Pilkada, Sampai Pakai Intimidasi
- Kampanye Hitam Ancam Demokrasi Sumsel, Masyarakat Diharapkan Cerdas Pilih Pemimpin
- Golkar DKI Siapkan Saksi TPS Mengawal Suara Ridwan Kamil-Suswono
- Anies Condong Kepada Pram-Doel, Militansi Kader PKS Untuk RIDO Dipertanyakan
- Ramses Nilai Rencana Bangun Universitas HAM Sangat Tepat di Indonesia
- Margarito Kamis Tekankan Kepemimpinan Dalam Penegakan Hukum