Tata Pegawai, Butuh 4.150 Analisis Jabatan

Meski kekurangan tenaga analisis jabatan, namun menurut menteri dari PAN ini, bukan berarti pemerintah akan menerima pegawai baru. Pemerintah akan menggunakan PNS yang ada untuk kemudian dilatih.

"Jadi mekanismenya, kita akan minta masing-masing instansi atau daerah mengirimkan beberapa pegawainya untuk kita latih sebagai analis. Nantinya mereka inilah yang akan bertanggung jawab dengan data kepegawaian," ujarnya.

Azwar mewanti-wanti agar pejabat pembina kepegawaian (PPK) tidak sesuka hati memindahkan tenaga analis yang sudah dilatih tersebut. Sebab akan merugikan daerah bersangkutan juga.

"Tenaga analis yang sudah dilatih jangan dipindah-pindah lagi ke bidang baru. Mereka kerjanya sudah jelas sebagai analis," tandasnya.(Esy/jpnn)