Taufik Anggap Wajar Jika Anies-Sandi Rombak BUMD dan Pejabat Pemprov DKI
jpnn.com, JAKARTA - Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta, M. Taufik menganggap wajar jika ada perombakan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) DKI ketika Anies Baswedan-Sandiaga Uno menjabat sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur DKI. Dia memastikan, perombakan tersebut didasarkan evaluasi.
“Kalau ada evaluasi terhadap BUMD, kemudian hasil evaluasi mesti dirombak wajar aja, apa yang harus dipusingin?” kata Taufik di Gedung DPRD DKI, Jakarta, Jumat (7/7).
Dia menjelaskan, dari hasil evaluasi bisa terlihat BUMD mana yang bagus dan tidak. Selain itu, Taufik menambahkan, bisa diketahui apakah BUMD itu berusaha mandiri atau selalu minta dicekokin dana.
“Saya enggak satu-satu, saya bilang secara keseluruhan karena kita mesti sepakati bahwa BUMD itu pada waktunya akan menjadi sumber APBD. Kalau dia jadi sumber APBD maka BUMD-nya harus dibereskan,” tutur Taufik.
Kendati demikian, Taufik tidak mau menyebut BUMD mana yang mesti dirombak. Hanya saja, dia mengatakan, terbuka kemungkinan direksi BUMD akan diisi oleh wajah-wajah baru ketika Anies-Sandi menjadi Gubernur dan Wakil Gubernur DKI. “Insyallah,” ujarnya.
Selain BUMD, Taufik mengatakan, ada kemungkinan Anies-Sandi melakukan perombakan terhadap jajaran satuan kerja perangkat daerah (SKPD) di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI. Pasalnya, gubernur memiliki hak untuk memilih SKPD yang membantunya bekerja.
“SKPD itu kan aparat gubernur. Gubernur berhak memilih pembantu-pembantunya,” ucap Taufik.
Ketua DPD Gerindra DKI itu menyatakan, SKPD DKI harus memiliki visi dan misi yang sama dengan gubernur. “Orang yang visi misinya tidak sama dengan gubernur, ya, monggo mundur, gitu aja, sederhana,” ungkap Taufik.(gil/jpnn)
Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta, M. Taufik menganggap wajar jika ada perombakan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) DKI ketika Anies Baswedan-Sandiaga Uno
Redaktur & Reporter : Gilang Sonar
- FPKB Tolak Penetepan Dekot Jakarta, Ini Alasannya
- DPRD DKI Jakarta Diminta Mengawal Proses Legislasi Perda Pesantren
- NasDem DKI Menolak Tegas Wacana Retribusi Kantin Sekolah
- Ongen Sangaji Desak Walkot Jaktim & Camat Cakung Turun Tangan Tertibkan Kandang Sapi
- DPRD dan Pemprov Sepakat Semua SD hingga SMA di Jakarta Gratis Mulai 2025
- Francine Minta Semua Pihak Kedepankan Dialog soal Tuntutan Kenaikan Upah Buruh