Taufik: Jangan Sebut DPR Goblok
Rabu, 21 September 2011 – 22:04 WIB
JAKARTA – Masyarakat boleh saja mengkritisi DPR, tapi jangan sampai menggunakan kata-kata yang tidak sopan. “Boleh kritisi DPR, tapi jangan biasakan berkata-kata yang tidak pada porsinya,” kata Wakil Ketua DPR RI, Taufik Kurniawan, saat beraudiensi dengan peserta lomba Cerdas Cermat 4 Pilar Kehidupan Berbangsa dan Bernegara tingkat SLTA se-Indonesia, Rabu (21/9). “Jangan katakan DPR goblok, jangan katakan DPR tuli,” kata Taufik mengingatkan.
Menurut dia, kata-kata yang dikeluarkan dalam memberikan kritik juga harus difilter. Kendati pun kebebasan untuk berbicara atau menyatakan pendapat boleh-boleh saja dalam negara berdemokrasi. “Betapapun kebebasan yang ada, harus ada batasan untuk menghormati orang lain,” ungkap Sekjen PAN itu.
Bagaimana pun juga, Taufik menyampaikan, DPR merupakan lembaga rakyat yang mempunyai legitimasi hukumm. Dia juga mengklaim bahwa DPR sekarang lebih legitimate, karena pertama kalinya dipilih dengan suara terbanyak. “Sejak 66 tahun Indonesia merdeka, baru kali ini dipilih dengan suara terbanyak. Sekarang ini DPR lebih legitimate,” ungkap Taufik di hadapan ratusan peserta cerdas cermat dari SMA seluruh Indonesia tersebut.
Kendati demikian, Taufik mengatakan, DPR tetap menerima semua aspirasi, kritik yang datang dari berbagai elemen masyarakat. “Kalau mau mengkritik juga harus bisa memberikan jalan keluar,” tegasnya lagi. Ratusan peserta itu beraudiensi dengan pimpinan DPR. Mereka juga aktiv menyampaikan berbagai pertanyaan. Mulai dari masalah politik, sosial hingga masalah pedagang tradisional juga ditanyakan para siswa kepada pimpinan DPR. (boy/jpnn)
JAKARTA – Masyarakat boleh saja mengkritisi DPR, tapi jangan sampai menggunakan kata-kata yang tidak sopan. “Boleh kritisi DPR, tapi
Redaktur & Reporter : Tim Redaksi
BERITA TERKAIT
- MK Hapus Presidential Treshold, Ketua DPD Hanura Sultra: Konstitusi Kembali ke Tangan Rakyat
- Ambang Batas PT Dihapus, Pengamat Menyoroti Beban Anggaran & Kerja Penyelenggara Pemilu
- Merespons Putusan MK Tentang PT Nol Persen, Sultan Wacanakan Capres Independen
- Pemerintah Perlu Berhati-hati soal Penghapusan Utang UMKM
- Penghapusan Ambang Batas Pencalonan Presiden Jadi Angin Segar Bagi Rakyat
- Komisi IV DPR Mendukung Langkah Pemerintah Pangkas Alur Distribusi Pupuk Bersubsidi ke Petani