Taufik: Saya Kira Ini Rayuan Supaya TNI Dukung Paslon 01

jpnn.com, JAKARTA - Ketua Sekretariat Nasional pasangan calon presiden Prabowo Subianto-Sandiaga Salahuddin Uno (Seknas Prabowo-Sandi) M Taufik mengatakan, ada sejumlah tanda kubu pasangan calon presiden Joko Widodo-Ma'ruf Amin melakukan berbagai upaya untuk dapat menang di Pilpres 2019. Antara lain, pemerintah disebut sedang menyiapkan peraturan agar perwira TNI aktif dapat menduduki jabatan lembaga sipil. Oleh sebagian pihak rencana kebijakan itu disebut sebagai dwifungsi TNI.

"Saya kira ini bagian rayuan supaya TNI mendukung pasangan capres nomor urut 01. Mudah-mudahan teman-teman TNI tidak terayu hatinya," ujar Taufik pada diskusi yang digelar Seknas Prabowo-Sandi di Jakarta, Selasa (5/3).

Diskusi mengangkat tema 'Rezim Jokowi Mau Hidupkan Dwifungsi TNI?' itu menghadirkan pembicara yakni mantan Kasum TNI Letjen (Purn) Johannes Suryo Prabowo, politikus PAN Eggi Sudjana, pengamat politik Ubedilah Badrun dan inisiator GARBI Mahfudz Siddiq.

BACA JUGA: Bertemu Jokowi, PGI Dukung Pemilu Damai

Lebih lanjut Ketua DPD Partai Gerindra DKI Jakarta ini menyebut dugaan adanya warga negara asing pemegang e-KTP masuk dalam daftar pemilih tetap (DPT), juga menjadi indikator ketidakjujuran pemilu.

“Kami sudah sampaikan protes keras soal e-KTP WNA. Karena dalam undang-undang tidak ada dibedakan soal e-KTP. Pemilih punya e-KTP, boleh memilih," ucapnya.
Taufik menegaskan, pihaknya sudah meminta data warga negara asing pemegang e-KTP ke pemerintah, namun sampai saat ini belum dipenuhi.

"Bayangkan, kalau tidak salah ada seribu sekian (WNA memiliki) e-KTP. Lalu ada 106 yang masuk DPT. Kecurigaan lantas muncul karena ada Cianjur, Ciamis. Saya kira ini bahaya untuk kehidupan demokrasi ke depan," pungkas Taufik.(gir/jpnn)