Tawarkan UU Megapolitan Atasi Banjir dan Macet Jakarta

Fahira menegaskan, RUU Megapolitan bukanlah pencaplokan kota-kota di sekitar Jakarta, tetapi lebih penguatan koordinasi untuk penataan tata ruang, agar Jakarta dan daerah sekitarnya bisa sama-sama tumbuh, punya infrastruktur yang mantap dan jaringan transportasinya lebih baik.

Sembari menunggu RUU ini, jika terpilih sebagai anggota DPD, Fahira Idris akan proaktif mendorong Pemerintah Provinsi DKI dan DPRD-nya untuk memprioritaskan pembahasan dan pengesahan peraturan daerah (perda) mengenai jenis-jenis tindakan yang wajib dilakukan dalam rangka mencegah banjir dan membuat lingkungan lebih baik.

Jenis-jenis tindakan itu, misalnya, lanjut Fahira, setiap orang mengalokasikan 30 persen dari luas lahan dan bangunan yang dimilikinya sebagai tempat resapan air dengan pembuatan sumur resapan,  pembuatan biopori di lahan pekarangan, atau penggunaan konblok untuk lahan pekarangan. “Jika sudah menjadi perda sanksinya akan bisa lebih tegas misalnya denda atau pembongkaran bangunan sehingga pemilik bangunan akan melaksanakannya,” usul Fahira.

Sebenarnya, konsep megapolitan sudah dicetuskan sejak masa Gubernur Ali Sadikin dan didorong kembali pada masa Gubernur Sutiyoso, tetapi memang pihak-pihak terkait belum ada political will untuk merealisasikannya.

“DPD bisa memperjuangkan ini, karena sesuai keputusan MK, sekarang DPD boleh mengajukan RUU terkait kepentingan daerah. Walau pengajuan RUU akan memakan waktu, tetapi kita harus lakukan mulai sekarang agar tahun-tahun ke depan Jakarta benar-benar bisa bebas banjir dan macet.” tegas Fahira. (jpnn)