Tax Amnesty Diyakini Ciptakan Jutaan Lapangan Pekerjaan

jpnn.com - JAKARTA - Pengamat pajak dari Tax Center, Danny Darussalam mengatakan, pengampunan pajak (tax amnesty) ditambah adanya repatriasi modal akan berdampak kepada pembangunan Indonesia melalui tiga jalur.
Pertama, uang yang masuk ke Indonesia melalui repatriasi aset keuangan dari luar negeri bisa digunakan untuk menggerakkan ekonomi.
Kedua, uang tebusan yang dihasikan oleh tax amnesty bisa digunakan secara langsung bagi pembangunan pro rakyat, termasuk pendidikan, kesehatan, perumahan, dan penciptaan lapangan pekerjaan bagi kalangan buruh.
"Ketiga, jangka panjang akan menjamin penerimaan secara berkelanjutan," ujar Danny di Jakarta, Senin (18/4).
Selain itu, dengan adanya dana segar masuk ke Indonesia maka berbagai sektor perekonomian Indonesia akan bergerak. Dengan bergeraknya berbagai sektor perekonomian, kondisi itu, sambung Danny, akan membuat terciptanya lapangan pekerjaan, suku bunga kredit rendah dan kurs rupiah menguat.
"Sehingga akan menurunkan harga-harga makanan pokok di dalam negeri. Dengan adanya manfaat itu, jutaan lapangan pekerjaan akan terbuka," terang dia.
Sementara, Direktur Eksekutif Center for Taxation Analysis (CITA) Yustinus Prastowo mengatakan, pemulangan uang kembali ke Tanah Air ini bisa melonggarkan utang negara atau menggantikan investasi asing.
"Dengan repatriasi yang bisa mendatangkan dana Rp 500 triliun, akan berpengaruh menggairahkan pasar modal, pasar uang dan perbankan. Bahkan, bisa menggerakkan sektor riil (lapangan pekerjaan)," katanya.
JAKARTA - Pengamat pajak dari Tax Center, Danny Darussalam mengatakan, pengampunan pajak (tax amnesty) ditambah adanya repatriasi modal akan berdampak
- Trump Terapkan Bea Masuk Tinggi ke Produk RI, Misbakhun Punya Saran untuk Pemerintah & BI
- Ekonom Ungkap Komoditas yang Bakal Terdampak Kebijakan Tarif Trump
- Harga Pangan Sejumlah Komoditas Stagnan Tinggi
- H+3 Arus Balik Lebaran, KAI Daop 4 Semarang Catat ada 94 Ribu Penumpang
- Analis Sebut Kans Ekonomi Indonesia Alami Perkembangan Progresif
- Respons Pemerintah RI Soal Kebijakan Baru Donald Trump