TDL Naik Bukan Karena Pemerintah Neolib
Sabtu, 10 April 2010 – 11:26 WIB
BANDUNG - Menteri Koordinator bidang Perekonomian, Hatta Radjasa, menyatakan bahwa rencana pemerintah menaikkan Tarif Dasar Listrik (TDL) tidak perlu diperdebatkan. Namun Hatta justru khawatir akan munculnya pemahaman masyarakat yang salah terkait rencana kenaikan TDL oleh pemerintah.
Berbicara dalam workshop yang digelar Forum Wartawan Keuangan dan Moneter (Forkem), Sabtu (10/4) di Hotel Savoy Homann, Bandung, Hatta mengatakan, andaikan pemerintah nanti akhirnya menaikkan TDL, maka salah besar jika sampai sampai ada anggapan pemerintah menganut paham neoliberal atau lebih memihak pada kepentingan pasar.
Baca Juga:
"Salah besar kalau ada yang bilang pemerintah neolib. Malah tidak ada hubungannya. Justru pemerintah ingin subsidi tepat sasaran dan bukan dinikmati oleh mereka yang mampu. Pemerintah juga bukan menghilangkan subsidi, tapi meletakkan subsidi pada porsi yang benar untuk rakyat,'' tegas Hatta.
Dikatakan Hatta, subsidi untuk energi listrik selama ini dibiayai APBN sekitar Rp 54 triliun setiap tahunnya. Dari jumlah tersebut, hampir 52 persen subsidi tersebut, justru dinikmati oleh pengguna energi berskala besar. Artinya, tujuan subsidi untuk masyarakat kurang mampu tidak tepat sasarn.
BANDUNG - Menteri Koordinator bidang Perekonomian, Hatta Radjasa, menyatakan bahwa rencana pemerintah menaikkan Tarif Dasar Listrik (TDL) tidak perlu
BERITA TERKAIT
- Sertifikasi Halal Lindungi UMK dari Serbuan Produk Luar Negeri
- Kebijakan Perdagangan Karbon Indonesia di COP 29 Dinilai Bermasalah
- Bea Cukai Parepare Musnahkan Barang Ilegal Senilai Lebih Rp 2,25 Miliar, Terbanyak Rokok
- Anindya Bakrie: Kita Harus Dorong Investasi Asing yang Ciptakan Lapangan Kerja
- AS Optimistis Kembangkan Kerja Sama Ekonomi dengan Pemerintahan Baru
- Tali Qrope dan Selang Spring Hose Jadi Sorotan di INAMARINE 2024