TDL Tak Naik, Anggaran Kementerian Terancam Dipangkas
Selasa, 28 September 2010 – 15:14 WIB
"Kita harus menjaga APBN tetap sehat, dan kunci utamanya defisit anggaran harus terjaga. Kalau TDL tidak jadi naik, maka kita akan upayakan banyak alternatif untuk mengganti batalnya kenaikan TDL itu," katanya.
Baca Juga:
Alternatif ini, kata Agus, diperlukan untuk menutupi beban anggaran yang harus ditanggung pemerintah karena TDL batal naik. Di antaranya adalah dengan memastikan maksimalisasi sumur gas, meyakinkan proyek 10.000 MW bisa selesai tepat waktu, memastikan harga batu bara dapat diperoleh dengan harga yang baik, memperbaiki administrasi kerja di PLN, serta meyakinkan losses dapat terkendali.
"Tapi seandainya itu pun tidak bisa, maka artinya akan ada resiko fiskal. Bila ada resiko nfiskal, maka kami terpaksa melakukan penghematan anggaran di K/L. K/L harus dapat memahami ini, karena kita tidak bisa mengatasi subsidi energi dan BBM ini. Karena itu, nanti kita akan minta K/L untuk mengurangi anggarannya, khususnya pada anggaran rutin. Ini alternatif kalau TDL tidak naik," tegas Agus.
Namun meski telah menyiapkan berbagai alternatif bila TDL batal naik, Agus tetap mengharapkan agar pada tahun 2011 mendatang, rencana kenaikan TDL tetap dapat disetujui oleh Banggar DPR RI. "Kepada Bapak dan Ibu di DPR, kita akan yakinkan bahwa asumsi kenaikan 15 persen itu perlu dilakukan selama 4 tahun secara terus-menerus. Jadi kita tidak lagi bergantung pada kondisi yang membahayakan APBN. Karena selama ini pemerintah menanggung biaya subsidi yang sangat besar," katanya.
JAKARTA - Pemerintah memastikan, bila Tarif Dasar Listrik (TDL) yang diusulkan naik sebesar 15 persen pada 2011 mendatang tidak disetujui oleh DPR
BERITA TERKAIT
- Pupuk Kaltim Kembali Raih Predikat Platinum di Ajang ASSRAT 2024
- Pegadaian Gelar Media Awards 2024, Puluhan Jurnalis Raih Penghargaan
- Pertamina Regional Indonesia Timur Raih Penghargaan Internasional Best Practice GCSA 2024
- Mendes Yandri Susanto Sebut BUMDes Penting Cegah Efek Negatif Urbanisasi Bagi Desa
- Sertifikasi Halal Lindungi UMK dari Serbuan Produk Luar Negeri
- Kebijakan Perdagangan Karbon Indonesia di COP 29 Dinilai Bermasalah