Tedjo Ngomong Rakyat tak Jelas, Din Syamsuddin: Jangan Diulangi Lagi
jpnn.com - JAKARTA - Sikap Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam), Tedjo Edhy Purdijatno yang tidak menghargai suara rakyat jangan ditiru oleh menteri-menteri lain di Kabinet Kerja.
Pernyataan ini disampaikan Ketua Umum Pengurus Pusat Muhammadiyah, Din Syamsuddin. Kata dia, pihaknya hanya bisa mengelus dada mendengar omongan yang dilontarkan Tedjo di Kompleks Istana Negara.
Tedjo menyebut KPK kekanak-kanakan karena terkesan memprovokasi masyarakat untuk melawan Polri. Tedjo juga menunjuk massa di KPK yang menuntut penghentian penyidikan pimpinan KPK, Bambang Widjojanto, sebagai "rakyat yang tidak jelas".
"Sebenarnya yang kekanak-kanakan siapa. Kalau ada pernyataan pejabat, petinggi menuduh pihak lain kekanak-kanakan, itu sesungguhnya sifat kekanak-kanakan," kata Din kepada wartawan usai diskusi di kantor PP Muhammadiyah, Menteng, Jakarta, Senin (26/1).
Menurut Din, sikap "asal ngomong" Tedjo itu harus segera dihentikan. Din berharap Tedjo hanya "keselip lidah" dan tidak sadar mengucapkan kalimat tendensius tersebut.
"Mungkin karena emosi, mungkin karena gengsi. Jangan ulang lagi seperti itu. Dan jangan ada para pembantu (menteri) lain yang mengikuti cara-cara seperti itu," tegasnya.
"Karena ini jelas, api yang sudah membara semakin dibarakan. Kecuali punya niat untuk membuat kekacauan," tambah Din. (ald/rmo/jpnn)
JAKARTA - Sikap Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam), Tedjo Edhy Purdijatno yang tidak menghargai suara rakyat jangan
Redaktur & Reporter : Tim Redaksi
- Hari Ini Pendaftaran PPPK 2024 Tahap 2, Honorer Jangan Nekat Bertindak Konyol
- BMKG Ungkap Prakiraan Cuaca Hari Ini, Ada Hujan di Sejumlah Wilayah
- Seorang Nelayan Asal Pandeglang Tewas Tersambar Petir Saat Melaut, Tim SAR Bergerak
- 5 Berita Terpopuler: Pendaftaran PPPK 2024 Tahap 2 Dimulai, Honorer Titipan Mencuat, Ternyata Ada Kejutan yang Muncul
- Hadir di Indonesia AI Day 2024, ESQ Perkuat Kolaborasi Teknologi dan SDM
- KTKI-P Laporkan Kebijakan Kemenkes, Wakil Presiden Diminta Turun Tangan