Tedjo: Tak Perlu Perppu, Semoga 5 Daerah Menyusul

jpnn.com - BOGOR - Menkopolhukam Tedjo Edhy Purdijatno girang bukan kepalang karena dua wilayah sudah menyiapkan calon tambahan dalam pilkada serentak. Tedjo berharap, lima daerah yang sebelumnya masih memiliki calon tunggal bisa segera mendaftar di KPU setempat.
Lima daerah itu ialah Tasikmalaya, Blitar, Mataram, Samarinda, dan Timor Tengah Utara "Surabaya sudah, Pacitan juga sudah. Kami harapkan yang lima lagi akan segera menyusul," ujar mantan KASAL tersebut saat ditemui di kompleks Istana Bogor, Selasa (11/8).
Tedjo mengatakan, sejauh ini pemerintah belum memutuskan bakal mengeluarkan perppu terkait calon tunggal. Presiden Joko Widodo, sambung Tedjo, masih menunggu komitmen parpol untuk mengajukan calon terbaiknya.
Namun, kementerian terkait sudah menyiapkan perppu. Nantinya, perppu tersebut baru akan dikeluarkan ketika ada permintaan mendesak.
"Sampai saat ini belum ada rencana perppu. Kalau memang ada yang hanya satu calon, maka kembali ke UU 8/2015. Daerah itu akan ditunda sampai 2017," imbuh menteri asal Partai Nasdem tersebut.
Tedjo menilai, situasi kali ini tidak terlalu genting sehingga tak memerlukan perppu. Pemerintah juga masih akan menggelar rapat evaluasi terkait perpanjangan waktu sambil menunggu pendaftaran lima daerah lainnya. (flo/jpnn)
BOGOR - Menkopolhukam Tedjo Edhy Purdijatno girang bukan kepalang karena dua wilayah sudah menyiapkan calon tambahan dalam pilkada serentak. Tedjo
- Setelah Pelantikan Kepala Daerah, Sultan Wacanakan Gubernur Dipilih Secara Tidak Langsung, Simak Penjelasannya
- Hasto Ditahan KPK, Said Tegaskan tidak Ada Pergantian Sekjen PDIP
- Begini Kalimat Masinton Tanggapi Instruksi Megawati soal Retret, Mantap!
- IPW Menilai Lirik Lagu Band Sukatani Bikin Panas Telinga Polisi
- Kedepan, Instruksi Megawati Bisa Diarahkan ke Kader PDIP di Legislatif
- Program Remaja Bernegara Bentuk Tanggung Jawab Parpol untuk Regenerasi Dunia Politik