Tedjo Yakini Keputusan Jokowi Pilih Gatot Tak Akan Timbulkan Gesekan di TNI

jpnn.com - JAKARTA - Menteri Koordinator bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Tedjo Edhy Purdijatno meminta semua pihak menghormati dan menerima keputusan Presiden Joko Widodo (Jokowi)  menunjuk Kepala Staf TNI AD (KSAD) Jenderal Gatot Nurmantyo sebagai calon Panglima TNI. Tedjo menegaskan, keputusan yang jadi polemik di masyarakat karena Panglima TNI berasal dari TNI AD lagi itu sebenarnya tidak akan menjadi persoalan di antara tiga matra yang ada di institusi yang dulu bernama ABRI itu.

"Apapun yang diputuskan harus diterima, itu hak prerogatif Presiden itu. Tidak boleh kita komentari lagi. Ini enggak akan menyebabkan gesekan. Apapun yang diputuskan oleh pimpinannya, (prajurit) akan loyal," kata Tedjo di gedung DPR Jakarta, Rabu (10/6).

Polemik tentang penunjukan Gatot sebagai Panglima TNI muncul karena lagi-lagi posisi strategis itu menjadi jatah TNI AD. Sebab, saat ini Panglima TNI dijabat Jenderal Moeldoko yang sebelumnya juga KSAD.

Sedangkan sebelum Moeldoko, posisi Panglima TNI dijabat Laksamana Agus Suhartono dari TNI AL. Karenanya kini kuat suara-suara agar posisi Panglima TNI menjadi jatah TNI AU.
 
Namun demikian TEdjo yang pernah menjadi Kepala Staf TNI AL menegaskan tidak istilah bergilir dalam penentuan Panglima TNI. Sebab, UU 34 Tahun 2004 Tentang TNI hanya menyebutkan istilah 'dapat bergantian' dan tidak memerintahkan giliran secara berurutan.

"Tidak ada istilah bergiliran. Ini kan dapat, bisa dilakukan atau tidak. Jadi terjemahkan ini, ini kewenangan presiden. Tidak ada undang-undang yang dilanggar. Dan saya yakinkan, tidak ada polemik apapun di internal TNI," tandasnya.

Karenanya Tedjo menegaskan, jika posisi Panglima TNI harus digilir secara berurutan antara TNI AD, TNI AU dan TNI AL maka undang-undang yang ada harus direvisi. "Kalau harus bergiliran, ubah undang-undangnya. Itu saja," tanda pensiunan tentara dengan pangkat terakhir laksamana itu.(fat/jpnn)