Tegas, BSKDN Siap Menyesuaikan Program Kerja 2023 Mengacu Nomenklatur Baru
jpnn.com - JAKARTA – Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri (BSKDN) merupakan nomenklatur baru dalam struktur organisasi di internal Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), yang sebelumnya bernama Badan Penelitian dan Pengembangan (Balitbang).
Setelah melalui masa transisi dan transformasi beberapa bulan, saat ini BSKDN Kemendagri siap menyesuaikan program kerja 2023 mengacu pada nomenklatur baru.
Demikian dikatakan Sekretaris Badan (Sesban) Litbang Kemendagri Kurniasih saat mewakili Kepala BSKDN Yusharto Huntoyungo dalam acara Rapat Koordinasi (Rakor) Penyusunan Program (Sungram), pada Rabu (25/1).
Saat menyampaikan kata sambutan pada acara yang berlangsung secara daring dan luring dari Aula BSKDN itu, Kurniasih menjelaskan, Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 137 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kemendagri membawa kabar baik bagi BSKDN.
Pasalnya, kata Kursiasih, BSKDN tengah menanti Struktur Organisasi Tata Kerja (SOTK) sesuai nomenklatur terbaru.
"Artinya penantian kita mudah-mudahan sudah berakhir, jadi tinggal pengesahan (pelantikan)," ujar Kurniasih.
Dia menjelaskan bahwa meski Permendagri Nomor 137 Tahun 2022 sudah disahkan, tetapi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun Anggaran 2023 BSDKN masih menggunakan nomenklatur lembaga Penelitian dan Pengembangan (Litbang).
"Tahun lalu (BSKDN) sudah mengeluarkan surat ke Pak Sekjen, Pak Irjen, dan sekarang sudah rapat beberapa kali, katanya jalan saja, tetap (DIPA) berjalan dengan nomenklatur Litbang. Namun, tahun ini kita (BSKDN) berharap sudah ada penyesuaian-penyesuaian dengan nomenklatur yang baru," jelas Kurniasih.
BSKDN Kemendagri siap menyesuaikan program kerja 2023 mengacu pada nomenklatur baru. Sebelumnya bernama Balitbang Kemendagri.
- Ary Ginanjar Apresiasi Komitmen Kemendagri Membangun ASN Ber-AKHLAK
- Masa Jabatan Selesai, Tabrani Resmi Melepas Tugas Pjs Wali Kota Tangsel
- Bappenas Membeberkan Mengenai Pentingnya Pelestarian Lingkungan Perdesaan
- Bappenas Tekankan Pentingnya Tata Kelola Perdesaan yang Adaptif
- LSM Gempur Papua Ajukan 3 Laporan ke Bawaslu
- Kemendagri Bikin Acara Identitas Kependudukan Digital Sejalan dengan Asta Cita Prabowo