Tegas, Fraksi PKS Minta Pemerintah Mencabut Larangan Buka Puasa Bersama

jpnn.com - JAKARTA - Ketua Fraksi PKS DPR Jazuli Juwaini meminta pemerintah meninjau dan mencabut larangan buka puasa bersama bagi pejabat dan pegawai instansi pemerintah.
Jazuli menyesalkan adanya pelarangan tersebut.
Dia menilai larangan itu sangat tidak arif dan tak bijaksana.
Semestinya, lanjut dia, pemerintah memahami semangat buka puasa bersama sebagai kearifan dan kultur umat Islam di Indonesia.
"Larangan meskipun itu ditujukan kepada pejabat dan pegawai negeri jelas tidak bijaksana bagi umat Islam yang sedang sukacita menyambut bulan ramadhan," kata Jazuli, Sabtu (25/3).
Seperti diketahui larangan itu tertuang dalam surat Sekretaris Kabinet RI Nomor 38/Seskab/DKK/03/2023.
Surat itu diteken Sekretaris Kabinet Pramono Anung pada Selasa (21/3).
Adapun alasan yang tercantum, yakni karena saat ini masih dalam transisi pandemi Covid-19 menuju endemi.
Ketua Fraksi PKS DPR Jazuli Juwaini meminta pemerintah meninjau dan mencabut larangan buka puasa bersama bagi pejabat dan pegawai instansi pemerintah.
- Jelang Ramadan, Bulog Sudah Serap 140 Ribu Ton Gabah Petani dengan Harga Rp 6.500 per Kg
- Menjelang Ramadan, Wamendag Dyah Pastikan Stok Bahan Pokok Aman
- Mentan Minta Pedagang Jangan Mainkan HET di Ramadan dan Idulfitri 2025
- Menjelang Ramadan, PT TRPN Membagikan 400 Paket Sembako ke Warga
- Menjelang Ramadan, Polisi Gerebek Warung Tuak dan Manisan di Musi Rawas, Ini Hasilnya
- Pesantren 1.000 Cahaya, Misi Pendidikan Ramadan untuk Anak Yatim dan Disabilitas