Tegas, HNW Ingatkan Jokowi untuk Menolak Usulan Penundaan Pemilu
jpnn.com, JAKARTA - Wakil Ketua MPR RI Dr. H.M. Hidayat Nur Wahid, MA mengkritik sikap Presiden Jokowi untuk mewujudkan komitmennya pada Konstitusi.
Presiden harus tegas menolak wacana penundaan pemilihan presiden (pilpres) dan perpanjangan masa jabatan.
Tujuannya, menyelematkan demokrasi. Sebab, usul penundaan pilpres dan perpanjangan masa jabatan presiden jelas-jelas menabrak konstitusi yang berlaku.
Usul penundaan pilpres, kata Hidayat, juga tidak sesuai dengan peraturan perundangan dalam keputusan bersama yang disepakati secara aklamasi pada 31 Januari 2022 oleh KPU bersama pemerintah, DPD, dan Bawaslu.
Pemilu dan pilpres akan diselenggarakan pada 14 Februari 2024.
“Presiden Jokowi menegaskan dirinya mematuhi konstitusi dengan melaksanakan peraturan perundangan dalam bentuk kesepakatan antara KPU, pemerintah, dan DPR pada 31 Januari 2022,'' ujarnya.
Pemilu dilaksanakan pada 14 Februari 2024 sehingga tidak ada opsi penundaan pemilu.
HNW, sapaan akrab Hidayat Nur Wahid, mengatakan, Presiden Jokowi mendapat laporan bahwa usulan penundaan pemilu mendapat penolakan besar.
HNW mengkritisi sikap Presiden Jokowi yang dalam pernyataan terakhirnya malah menimbulkan kontroversi baru karena dinilai tidak tegas menolak wacana usulan penundaan pilpres
- Di Silaknas ICMI, Muzani: Prabowo Ratusan Kali Ingatkan Bahaya Perpecahan Bagi Bangsa
- Waka MPR Ajak Komunitas Peduli Lingkungan Kolaborasi Atasi Perubahan Iklim
- Ibas: Toleransi, Kasih Sayang, dan Kesehjahteraan Bisa Tangkal Radikalisasi
- Lestari Moerdijat Harap Kekerasan di Lingkungan Pendidikan Harus Segera Ditindaklanjuti
- Hadiri HUT ke-60 Golkar, Bamsoet Apresiasi Prabowo Dukung Perubahan Sistem Demokrasi
- Lestari Moerdijat: Inklusivitas Harus Mampu Diwujudkan Secara Konsisten