TEGAS! Mendagri Menolak Keras Ofi Menjadi Bupati Lagi
jpnn.com - PALEMBANG - Majelis hakim telah menjatuhkan vonis terhadap mantan Bupati Ogan Ilir (OI) Ahmad Wazir Noviadi alias Ofi untuk menjalani rehabilitasi di Rumah Sakit Ernaldi Bahar Palembang selama enam bulan atas kasus penyalahgunaan narkoba.
Bersama penasehat hukumnya, Ofi yang langsung bebas hari ini setelah pembacaan putusan tersebut sedang berupaya agar bisa memimpin kembali di Ogan Ilir. Namun keinginan Ofi tersebut ternyata mendapat penolakan keras.
Salah satunya dari Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo. Ia menegaskan menolak keras Ofi menjadi orang nomor satu kembali di OI. Sebab, dia tertangkap tengah mengonsumsi narkoba di rumahnya dan itu masuk pelanggaran berat.
Kata Mendagri, vonis rehab 6 bulan sudah menunjukkan kalau Ofi adalah pengguna. Itu bukan berarti setelah rehab dia bisa menjabat bupati kembali. “Wong dia itu, pengguna. Ya sudah. Pejabat negara mengambil keputusan. Nggak ada aturannya (bisa jabat bupati OI lagi).”
Menyinggung soal putusan Hakim PTUN DKI yang malah mengembalikan jabatan Ofi, kata Mendagri, silakan PTUN. “Kami sudah banding,” ujarnya.
“Kami nggak (menerima), kami tetap (pada aturan), kami prinsip (pecat). Iya dong, prinsip sudah kami teken, makanya kami banding (pengadilan tinggi).
Bagaimana jika terdakwa tetap menang di tingkat banding atau kasasi? Sehingga hakim memerintahkan mendagri mengembalikan jabatannya? “Ya terserah, tapi kan (tergantung) masyarakatnya.” (gti/ran/ray/jpnn)
PALEMBANG - Majelis hakim telah menjatuhkan vonis terhadap mantan Bupati Ogan Ilir (OI) Ahmad Wazir Noviadi alias Ofi untuk menjalani rehabilitasi
Redaktur & Reporter : Tim Redaksi
- Megawati Tak Bermusuhan dengan Prabowo, Tetapi Bakal Jaga Jarak
- Pemerintah Dituding Tak Adil Menangani Honorer, Satpol PP Siapkan Aksi, Minta Perhatian Prabowo
- Singgung Tagline Indonesia Kerja, Megawati: Tolong Dijawab
- Anggota DPR Maria Lestari Mangkir Panggilan KPK
- Pemagaran Laut Sepanjang 30 Km di Tangerang Ancaman Bagi Ekologi dan Nelayan
- 2 Pejabat Dinas di Sumsel Kena OTT Kejari Palembang