Tegas! Menlu Retno: Junta Myanmar Tak Boleh Mendikte ASEAN

ASEAN sebelumnya telah mengecualikan junta Myanmar dalam pertemuan-pertemuan tingkat tingginya, karena militer dianggap gagal untuk menerapkan Konsensus Lima Poin.
Konsensus tersebut berisi langkah-langkah menuju penyelesaian damai atas konflik yang dipicu kudeta terhadap pemerintahan terpilih Myanmar pada 1 Februari 2021.
Namun, Thailand pada Kamis (22/12) lalu, saat menjadi tuan rumah pertemuan untuk membahas krisis di Myanmar, menghadirkan junta militer.
Beberapa anggota ASEAN, yaitu Indonesia, Malaysia, Filipina, dan Singapura tidak hadir dalam pertemuan itu.
Sementara, Kamboja, Laos, dan Vietnam memenuhi undangan Thailand.
Juru bicara Kementerian Luar Negeri Thailand Kanchana Patarachoke mengatakan bahwa konsultasi tersebut merupakan pertemuan non-ASEAN, tetapi ditujukan untuk melengkapi upaya kolektif ASEAN yang tengah berjalan untuk menemukan resolusi politik yang damai bagi situasi di Myanmar.
Pertemuan itu disebutkan difokuskan pada penyediaan bantuan kemanusiaan dan penjajakan berbagai langkah lain untuk mendukung implementasi Konsensus Lima Poin.
Kanchana mengatakan konsultasi itu adalah kali pertama selama lebih dari satu tahun yang di dalamnya para menlu melakukan diskusi secara tatap muka untuk menyediakan ruang diplomatik bagi diskusi yang jujur dan konstruktif.
Menteri Luar Negeri Indonesia Retno Marsudi menegaskan bahwa Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara (ASEAN) tidak boleh didikte oleh junta militer Myanmar.
- Gempa Bumi Kembali Terjadi di Myanmar Hari Ini
- Korban Tewas Gempa Myanmar Mencapai 2.700 Orang, BNPB Beri Info soal WNI
- Prabowo Bakal Lepas Misi Kemanusiaan ke Myanmar 3 April
- Indonesia Berangkatkan Pasukan Misi Kemanusiaan Gempa ke Myanmar
- TNI AL Siapkan Pasukan dan Alutsista untuk Operasi Kemanusiaan Korban Gempa Bumi di Myanmar
- Info Terbaru Gempa Myanmar, Jumlah Korban dan yang Hilang