Tegas, Munarman FPI Sebut Pemindahan Ibu Kota Bertentangan dengan Pancasila
jpnn.com, JAKARTA - Juru Bicara Front Pembela Islam atau FPI, Munarman menolak rencana pemindahan ibu kota dari Jakarta ke Kalimantan Timur. Setidaknya beberapa alasan dikemukakan menolak rencana pemerintah tersebut.
Munarman beralasan, tidak ada urgensi bagi pemerintah memindahkan ibu kota. "Pemindahan ibu kota negara ini bukan sekadar bisnis konstruksi dan bayar hutang ke bohirnya," kata Munarman saat dihubungi, Rabu (4/8).
Selain itu, kata Munarman, wacana pemindahan ibu kota harus memerhatikan legal konstitusional. Dalam UU Nomor 10 Tahun 1964 disebutkan bahwa Jakarta ialah tempat dicetuskannya proklamasi, pusat aktivitas revolusi, dan sebagai pangkalan penyebaran ideologi Pancasila.
"Ini berarti secara politik, bahwa Jakarta sebagai ibu kota negara sudah sangat sesuai dengan Pancasila," ucap dia.
BACA JUGA: Pemerintah Bakal Pindahkan Ibu Kota, Markas FPI Juga Ikut Pindah ke Kaltim?
Dari situ, Munarman merasa heran dengan pihak yang berwacana memindahkan ibu kota. Mengacu aturan UU Nomor 10 Tahun 1964, pemindahan ibu kota jelas bertentangan dengan posisi Jakarta sebagai tempat penyebaran Pancasila.
"Artinya bila ada yang berwacana memindahkan ibu kota negara jelas bertentangan dengan posisi Jakarta sebagai tempat penyebaran Pancasila. Katanya suruh orang deklarasi Pancasila. Kok, malah diri sendiri yang sering bertindak bertentangan dengan Pancasila," ungkap dia. (mg10/jpnn)
Juru Bicara Front Pembela Islam atau FPI, Munarman menolak rencana pemindahan ibu kota dari Jakarta ke Kalimantan Timur.
Redaktur & Reporter : Aristo Setiawan
- Refleksi Akhir Tahun, BPIP Komitmen Jaga dan Kuatkan Pembinaan Ideologi Pancasila
- Lihat Itu Massa Reuni Akbar PA 212 yang Beraksi Hari Ini, Mars FPI Menggema di Monas
- Beredar Pakta Integritas RK-Suswono dengan FPI, Isinya Penuh Isu Sara
- Waket Komisi VIII DPR-LDII Ingatkan Persoalan Kebangsaan Hadapi Tantangan Berat
- Tokoh Islam Pendukung Anies Ramai-Ramai Dukung Ridwan Kamil-Suswono
- Kumpul Bareng Komunitas Tionghoa di PIK, Ridwan Kamil Gaungkan Toleransi