Tegas! Pemerintah Indonesia Dukung Palestina Sampai Merdeka
jpnn.com, JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy ditugaskan langsung oleh Presiden RI Joko Widodo untuk menjadi perwakilan pemerintah Republik Indonesia dalam kegiatan aksi mendukung Palestina.
Muhadjir pun menghadiri kegiatan "Aksi Akbar: Aliansi Rakyat Indonesia Bela Palestina", di Monumen Nasional Jakarta, pada Minggu (5/11).
"Saya hadir mewakili Pemerintah Republik Indonesia. Ditugaskan oleh Bapak Presiden bertiga. Menko PMK, Menlu, dan Menag," terangnya.
Muhadjir menyatakan dalam kesempetan itu dengan tegas bahwa sikap Pemerintah Indonesia tegak lurus dalam membela kemerdekaan Palestina dan akan selalu berada di sisi Palestina.
"Artinya kita semua jangan ragu dengan sikap Pemerintah Indonesia. Kita akan dukung Palestina dengan seluruh kekuatan kita sampai Palestina Merdeka," ucapnya.
Muhadjir juga mengajak seluruh massa yang hadir dalam kegiatan aksi akbar mengumandangkan sholawat Assalamualaika Ya Rasulallah.
Dia mengatakan dengan selawat diharapkan doa yang dipanjatkan oleh 2 juta massa aksi akan segera diijabah oleh Allah SWT untuk membebaskan masyarakat Palestina dari penderitaan.
"Saya mengajak semuanya bersholawat agar manfaat sholawat bisa memperkuat doa kita. Agar doa kita seluruh rakyat Indonesia terutama yang 2 juta hadir di monas ini di kabulkan oleh Allah SWT segera. Agar Palestina lepas dari penderitaan yang berkepanjangan," ungkapnya.
Pemerintah Indonesia tegak lurus dalam membela kemerdekaan Palestina dan akan selalu berada di sisi Palestina.
- Terungkap saat RDP di Komisi III, Anak Bos Toko Roti Pernah Bilang Kebal Hukum
- Seleksi PPPK 2024 Tahap 3 Bisa Selamatkan Honorer TMS, Jangan Ada PHK Massal
- Kunjungi Markas PBB, Fraksi PKS DPR Perjuangkan Nasib Anak-Anak Gaza Korban Agresi Israel
- Dirut Bank Mandiri Raih Best Financial Leader di Ajang CNBC Indonesia Award 2024, Darmadi Durianto: Membanggakan
- 26 Kontainer Bantuan Kemanusiaan RI untuk Palestina Tertahan di Rafah
- Forkopi Dorong Pemerintah dan DPR Bisa Segera Bahas Revisi UU Perkoperasian