TEGAS! PSSI tak Masuk Tim Khusus

jpnn.com - JAKARTA - Keinginan PSSI untuk masuk menjadi anggota tim khusus dipastikan kandas. Pemerintah Indonesia lewat Kementrian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) akhirnya mengambil sikap tegas terkait pembentukan tim tersebut dengan tidak melibatkan unsur PSSI di dalamnya.

"Ide awal pembentukan tim tersebut adalah murni gagasan dari Presiden Joko Widodo sebagai wakil dari pemerintah. Sehingga, yang berhak untuk menentukan siapa saja yang bisa masuk dalam tim tersebut adalah pemerintah," kata Gatot.S Dewa Broto, juru bicara Kemenpora, kemarin (4/11).

Lantas, siapa saja yang akan masuk dalam tim tersebut? Gatot masih belum bisa memberikan kepastian. Karena, menurutnya, orang-orang yang berhak masuk dalam tim tersebut adalah mereka yang harus memiliki kapabilitas dan kemampuan untuk menyelesaikan kesemerawutan dalam dalam sepak bola tanah air.

"Kami kira ada banyak anak bangsa yang juga memiliki kemampuan untuk membawa sepak bola tanah air ke arah yang lebih baik. Dan, mereka-mereka yang berhak masuk dalam tim yang dipercayakan untuk berkomunikasi dengan FIFA itu," ujar Gatot. "Tapi, kami pastikan tidak ada perwakilan dari PSSI di tim itu," lanjutnya.

Menurut pria asal Jogjakarta tersebut, ketegasan sikap Kemenpora itu muncul setelah berkembangnya sejumlah isu terkait pembentukan tim lain yang dibentuk untuk berkomunikasi dengan FIFA tersebut. Terutama terkait pembentukan Komite Adhoc yang diklaim oleh PSSI, tim itu bisa melibatkan unsur PSSI, pemain, pelatih, pihak PT Liga Indonesia serta media.

Nah, menurut Gatot, wacana pembentukan Komite Adhoc oleh FIFA yang masih simpang siur tersebut tetap diapresiasi oleh pemerintah. Karena, itu adalah kewenangan FIFA untuk membentuk tim apapun demi memperlancar proses reformasi sepak bola tanah air. Hanya saja, lanjut Gatot, FIFA dan juga AFC (Federasi Sepak Bola Asia) juga harus komitmen dengan keputusan mereka ketika bertemu dengan presiden Indonesia.

"Mereka sudah sepakat sepenuhnya untuk membentuk tim kecil. Sehingga dari aspek etikanya, maka komitmen yang sudah disepakati  bersama dengan presiden Indonesia tidak boleh secara sepihak dilanggar," kata Gatot.

"Tapi, kami dari pemerintah sangat apresiasi pembentukan komite adhoc itu. Dan, apakah pemerintah akan termasuk di dalamnya, kami belum bisa bersikap," jelasnya.