Tegaskan Dokumen Tax Amnesty Tak Bisa Dipakai Menjerat

jpnn.com - JAKARTA - Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Ken Dwijugiasteadi menyatakan yang paling penting dari substansi RUU Pengampunan Pajak adalah uang Indonesia di luar negeri bisa kembali masuk Indonesia.

"Saya tidak mau memahami RUU ini dari banyak sisi. Substansinya, saya ingin uang ini kembali dalam bentuk investasi di Indonesia karena akan membuka peluang kerja dan itu bisa mengurangi jumlah pengangguran," kata Ken, saat diskusi, di ruang Fraksi PKB, Gedung Nusantara I, Kompleks Parlemen, Senayan Jakarta, Selasa (19/4).

Dia pertanyakan, untuk apa juga uang tersebut dibiarkan berada di luar negeri tapi tidak produktif. "Kan lebih baik di dalam negeri uang. Soal ada orang menyimpan uang di luar negeri boleh-boleh saja dan tidak salah. Bagi Negara yang penting tercatat dalam Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT)," tegasnya.

Sedangkan bagi Dirjen Pajak lanjutnya, urusannya satu saja. "Apa uang Indonesia yang dibawa keluar negeri itu sudah bayar pajak?. Itu saja. Soal dari mana sumber uang bukan urusan DJP," tegasnya.

Oleh karena itu, Ken menegaskan, dokumen tax amnesty tidak bisa dijadikan bukti awal untuk siapa pun dipidanakan. Dia ulangi, tax amnesty cara membawa uang Indonesia yang ada di luar negeri ke dalam negeri. "Untuk apa?, investasi, membuka lapangan kerja dan pertumbuhan ekonomi," pungkasnya. (fas/jpnn)