Produksi Pangan Nasional Surplus, Presiden Jokowi: Jangan Ditulis Mentan Bohong, Nanti Repot

jpnn.com, JAKARTA - Presiden Jokowi menyayangkan adanya pemberitaan yang menyebutkan terjadi defisit pangan nasional di tengah pandemi corona (covid 19). Faktanya, kata Jokowi, secara nasional produksi pangan surplus, hanya saja yang terjadi adalah defisit pangan di provinsi atau wilayah tertentu.

"Ramainya di media mengenai defisit pangan kita, bahwa yang dibicarakan itu adalah defisit pangan di provinsi, defisit di wilayah. Itu bisa ditutup dari surplus di provinsi lain," tegas Jokowi dalam Rapat terbatas melalui video conference, Selasa (5/5).

Tentang hal ini, Jokowi sangat mengapresiasi kerja keras Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo yang terus meningkatkan produksi dan membantu petani di tengah pandemi virus corona (covid 19).

"Jadi jangan ditulis-tulis Menteri Pertanian bohong, nanti repot Pak Menteri Pertanian. Lha kita bicara bukan defisit pangan nasional kok, tapi provinsi," sambung Jokowi.

Senada dengan hal ini, Guru Besar Ilmu Ekonomi IPB, Prof Muhammad Firdaus menegaskan bahwa kondisi ketersediaan pangan pokok nasional secara kumulatif mencukupi, meskipun belum merata sebarannya. Sebab surplus- defisit dalam sistem penyediaan pangan antar-wilayah itu sudah menjadi hal yang biasa terjadi.

"Di negara maju seperti Amerika Serikat sekalipun distribusi pangannya belum merata. Apalagi kita negara kepulauan terbesar di dunia, tidak mungkin produksi merata sama di seluruh wilayah. Sistem distribusinya yang perlu ditata lebih baik,” jelas Firdaus.

Sementara itu, Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo mengatakan Kementan terus berupaya melakukan sinergi dan kolaborasi dengan berbagai pihak dalam menjaga ketersediaan dan distribusi pangan khususnya pada 11 komoditas bahan pokok. Bahkan tahun ini, sebagian besar provinsi mengalami surplus produksi.

"Untuk itu, Kementerian Pertanian mengembangkan strategi sistem logistik nasional dalam menyederhanakan rantai pasok dan intervensi distribusi. Salah satunya dengan mengalihkan komoditas dari daerah yang surplus ke daerah yang defisit. Untuk saat ini, setidaknya ada 28 propinsi dalam kondisi terkendali," jelasnya.