Teguran Tak Mempan, FPI Bisa Dibekukan

jpnn.com - JAKARTA - Wakil Ketua Komisi II DPR Arif Wibowo menyatakan bahwa berdasarkan Undang-undang Organisasi Masyarakat (ormas) baru, sanksi kepada ormas yang dianggap melanggar aturan dijatuhkan secara bertahap. Sanski pertama kepada ormas adalah teguran.

Hal itu disampaikan Arif menanggapi Pemerintah Daerah (Pemda) Temanggung dan Pemda Kendal yang memberikan sanksi teguran kepada Front Pembela Islam (FPI) atas aksi mereka di Sukorejo, Kendal, Jawa Tengah. Menurutnya, apabila sudah diberikan teguran tapi ormas itu tetap melakukan tindakan melanggar hukum seperti sweeping, maka sanksinya adalah pembekuan sementara. "Kalau masih melakukan lagi, maka dibekukan," ujar Arif di Jakarta, Jumat (26/7).

Ia menyatakan, UU Ormas tidak berlaku surut. Karenanya tindakan anarkitis yang dilakukan FPI sebelumnya, belum bisa dijerat dengan UU Ormas baru.

Meski demikian politikus PDI Perjuangan itu berharap UU Ormas bisa efektif untuk mengatasi tindakan anarkitis yang dilakukan ormas. "Kalau menimbulkan efek atau tidak, dalam konteks kontrol ormas untuk otoritas penegakan UU ada di pemerintah. Masalahnya tidak berlaku surut, semoga saja efektif," tutur Arif.

Sementara itu Wakil Ketua MPR Melani Leimena Suharli mengapresiasi sanksi teguran yang diberikan kepada ormas pelanggar aturan termasuk FPI. "Kalau membubarkan langsung kan enggak bisa. Teguran itu bagus dan harus dilakukan bukan untuk FPI saja tapi siapapun yang melakukan kekerasan," ujar Melani.

Seperti diketahui, FPI diberi sanksi teguran oleh dua pemda akibat tindakannya mengganggu ketertiban di Sukorejo, Kendal, Jawa Tengah beberapa waktu lalu. "Sudah diberi sanksi teguran oleh Kesbangpol (Kesatuan Bangsa dan Politik) Pemda Temanggung dan Pemda Kendal pada Selasa (23/7) lalu," ujar Kepala Sub Direktorat Ormas Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Bahtiar.

Ia mengatakan, teguran diberikan dua pemda karena massa FPI merupakan warga Temanggung dan warga Kendal. Bahtiar mengatakan, surat teguran sebagai pembinaan kepada ormas itu juga ditembuskan ke Kesbangpol Kemendagri.(gil/jpnn)