TEKAD: Visi Menuju Green Economy

Dalam perspektif ekonomi hijau, kebijakan lumbung pangan dinilai bertolak belakang dengan cita-cita Pembangunan Berkelanjutan (SDGs). Program ini diduga bisa menjadi luka bagi SDGs lantaran memanfaatkan lahan hutan lindung atau lahan yang dimiliki masyarakat adat.

Selain itu, program tersebut menunjukkan kurangnya perhatian pemerintah pada aspek pemberdayaan dan kesejahteraan petani lokal.

Kekhawatiran lain adalah mengenai dampak lingkungan yang ditimbulkan mengingat lumbung pangan sebagian dilakukan dengan cara membuka hutan alam untuk menciptakan lahan-lahan pertanian baru lewat metode land grabbing.

Penelitian yang dilakukan Daniel dan Mitta (2009) memaknai land grabbing sebagai pengambilalihan lahan pertanian secara masif oleh negara importir neto pangan karena sumber daya lahan yang terbatas.

Menghindari ideologi poembangunan-isme yang berpotensi mengabaikan lingkungan, dan juga gebyar tekologi yang mengabaikan eksistensi manusia sebagai pelaku pembangunan, maka TEKAD hadir sebagai lilin kecil di ujung terowongan pembangunan pertanian.

Merespons itu, Indonesia berkomitmen untuk mencapai perwujudan SDGs pada 2030, salah satu tujuan global di dalam komitmen itu adalah mengurangi kelaparan, mencapai ketahanan pangan dan gizi, serta pertanian berkelanjutan, maka diperlukan langkah-langkah konkret ke arah itu. 

Atas dasar itu TEKAD dalam programnya mengajak masyarakat untuk mepersiapkan pula kelembagaan agar dapat merawat dan mengoperasionalkan berbagai gagasan menjadi program yang berkelanjutan.

Disadari bahwa setiap gagasan yang baik tidak bisa berhenti sebagai gagasan tetapi harus diwadahi dan dioperasionalkan melalui kelembagaan.