Tekan Jumlah Pejabat Masuk Bui

JAKARTA -- Mendagri Gamawan Fauzi meminta seluruh pemda untuk lebih sering berkonsultasi dengan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) yang ada di daerah masing-masing. Konsultasi dengan lembaga pengawas internal pemerintah itu dianggap penting guna meminimalisir kesalahan pengelolaan keuangan daerah. Bahkan, mantan gubernur Sumbar itu mempersilakan pemda bila mau mengkaryakan auditor BPKP di pemda masing-masing.

"Manfaatkan BPKP yang ada di daerah. Sebagai auditor pemerintah, BPKP bisa diajak konsultasi ketika ada keraguan melaksanakan proyek-proyek tertentu. Kalau ada yang minta dikaryakan, silakan. Itu akan banyak membantu pengelolaan keuangan di daerah," ujar Gamawan Fauzi saat membuka Rapat Kerja Nasional Keuangan Daerah Tahun 2009 di Jakarta, Selasa (15/12). Acara ini dihadiri para sekda dan kepala biro keuangan dari sejumlah pemda di Indonesia.

Saat ditanya apakah akan ada kerjasama resmi Depdagri dengan BPKP untuk hal tersebut, Gawaman mengatakan, apa yang disampakan masih sebatas saran. Namun dikatakan, konsultasi pemda dengan BPKP memang sangat penting karena di BPKP banyak tenaga ahli di bidang pengelolaan keuangan dan auditor. "Di BPKP itu banyak sekali tenaga-tenaga akuntan profesional. Jadi, jika daerah ragu dalam melaksanakan suatu proyek, ya BPKP kan bisa dimintai advice," ujarnya.

Dia juga mengatakan, kerjasama ini sekaligus bisa menekan jumlah pejabat daerah yang berurusan dengan aparat penegak hukum karena tindak pidana penyalahgunaan penggunaan keuangan daerah. Disebutkan, saat ini sudah ada semacam kerjasama antara kepolisian dan kejaksaan di satu pihak, dengan BPKP sebagai auditor internal pemerintah di pihak lain.