Tekan Kecurangan, Tes CPNS Gunakan Sistem CAT
Senin, 31 Mei 2010 – 20:30 WIB
JAKARTA--Niat pemerintah untuk menggunakan sistem Computer Assisted Test (CAT) dalam seleksi penerimaan CPNS, tidak main-main. Menurut Kepala BKN Edy Topo Ashari, pihaknya tengah menyiapkan infrastruktur untuk sistem tersebut. Sebab, BKN baru memiliki 40 unit komputer yang memiliki sistem CAT. "Kita harapkan, tahun depan seleksi penerimaan CPNS sudah bisa menggunakan sistem Computer Assisted Test (CAT). Apalagi ini sudah diujicoba di beberapa instansi pusat dan hasilnya bagus," kata Edy, Senin (31/5).
Selain untuk seleksi penerimaan CPNS, sistem CAT ini juga dapat digunakan untuk pelaksanaan seleksi jabatan agar hasilnya lebih baik, transparan dan akuntabel sehingga dapat diperoleh kandidat yang layak. "Agar benar-benar transparan, pelamar CPNS atau kandidat pejabat akan dites dengan soal berbedaa tapi bobot sama. Hasilnya pun akan dilihat langsung sehingga lebih objektif," tuturnya.
Baca Juga:
Untuk lebih mengembangkan sistem CAT, lanjut Edy, pihaknya telah melakukan berbagai terobosan antara lain pengembangan bank soal tes kompetensi dasar, validasi soal tes kompetensi dasar pada beberapa perguruan tinggi, pengembangan bank soal tes kompetensi kepegawaian, penyelenggaraan tes di BKN dan di 7 instansi pusat dan daerah.
Penerapan sistem ini, menurut Edy, karena usulan agar seleksi CPNS maupun pejabat diserahkan ke pusat, tidak disetujui pemda. Padahal banyak kasus kecurangan terjadi. Itu sebabnya, BKN memformulasikan mekanisme seleksi penerimaan CPNS maupun pejabat lewat sistem CAT untuk meminimalisir kecurangan tersebut. (esy/jpnn)
JAKARTA--Niat pemerintah untuk menggunakan sistem Computer Assisted Test (CAT) dalam seleksi penerimaan CPNS, tidak main-main. Menurut Kepala BKN
Redaktur & Reporter : Tim Redaksi
BERITA TERKAIT
- Resmi Dilantik jadi Ketua IKA Muratara, Fauzi Amro Ungkap Program Mudik Gratis
- Lihat, Wamensesneg Bambang Cek Langsung Gedung JCC untuk Pastikan Pengamanan
- Makan Bergizi Gratis Dimulai Besok, 190 Dapur MBG Bakal Beroperasi
- Soroti Kasus Timah, Pakar Hukum Sebut Kerugian Ekologis Tak Bisa Jadi Bukti Korupsi
- Akun SSCASN Peserta Kode R2 Tetiba Berubah, Tanda PPPK Paruh Waktu?
- Pemerintah Targetkan Makan Bergizi Gratis Sentuh 3 Juta Penerima hingga Maret 2025