Tekan Korupsi, Dana Parpol Harus Disokong Negara

jpnn.com - JAKARTA - Mantan Menteri Perekonomian Rizal Ramli mengatakan sistem Pemilu dan Pilkada yang saat ini diberlakukan telah mendorong terjadinya aksi kriminal demokrasi. Kalau sistem ini terus dijalankan, menurut Rizal hanya akan menghasilkan pemimpin yang korup.

"Sistem Pemilu dan Pilkada sekarang mendorong terjadinya kriminal demokrasi. Sistem ini hanya akan menghasilkan pemimpin yang korup," kata Rizal Ramli, dalam diskusi "Bisakah Memutus Politik Uang Dalam Pilkada", di gedung DPD RI, Senayan Jakarta, Jumat (11/10).

Sistem Pemilu dan Pilkada sekarang lanjut Rizal, juga mendorong orang untuk menjalankan rutinitas lima tahunan yang berkutat dengan korupsi. "Kerjaan elit bolak balik, cari uang, cari kekuasaan, cari uang dan cari kekuasaan. Begitu saja terus-menerus, sampai ditangkap aparat penegak hukum," tegasnya.

Menurut Rizal Ramli, setiap hari ini banyak umat ke gereja, ke pure dan ke masjid. Tapi pada dasarnya lebih banyak dajalnya. "Akibatnya, semua lembaga peradilan di Indonesia sibuk saja mengurusi masalah korupsi. Tidak akan maju-maju bangsa ini," ujar dia.

Dalam konteks ini, Rizal menyarankan agar negara harus membiayai partai politik agar partai politik tidak lagi memperalat kadernya di parlemen untuk mencari uang. Parpol itu kata Rizal, cukup bekerja sebagai rekrutmen kader pemimpin saja.

"Negara membiayai partai politik tentu dengan sebuah konsekuensi. Kalau ada kader parpol yang terlibat korup, maka parpolnya dibubarkan. Itu jauh lebih baik daripada sistem sekarang yang saya hitung ada sekitar 60 triliun rupiah uang dicuri oleh partai politik saat pembahasan APBN berlangsung di DPR," ungkapnya.

Saat menjabat Menko Perekonomian, Rizal mengaku merundingkan gagasan partai politik dibiayai negara dengan Presiden Gus Dur dan Wapres Megawati. "Ketika itu dialokasikan sekitar 100 miliar rupiah untuk partai politik. Tidak cukup memang, tapi kabinet Gus Dur telah merintis upaya tersebut," imbuhnya. (fas/jpnn)