Tekan Korupsi, Kewenangan Inspektorat Daerah Diperkuat

jpnn.com, JAKARTA - Mendagri Tjahjo Kumolo menilai, perbaikan sistem pengawasan pengelolaan keuangan daerah sangat diperlukan untuk menyikapi maraknya kepala daerah terjerat kasus korupsi. Di antaranya, dengan memperkuat kewenangan inspektorat di daerah.
"Kami punya inspektorat daerah, tapi belum pernah bisa menindak. Ada sistem yang salah, ini diperbaiki," ujar Tjahjo di Jakarta, Rabu (4/10).
Menurut mantan Sekjen DPP PDI Perjuangan ini, Kemendagri bersama Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) kini tengah merumuskan penguatan inspektorat. Diharapkan dalam waktu dekat dapat segera rampung.
"Sedang kami rumuskan dengan BPK. Kemudian juga sudah kami susun konsepnya bersama KPK. Ini hanya salah satu cara, apakah akan menjamin korupsi tidak ada, belum tentu juga," ucapnya.
Tjahjo juga menilai pendidikan pada kepala daerah terkait daerah rawan korupsi juga perlu untuk terus ditingkatkan.
Pasalnya, banyak kepala daerah terjerat kasus karena tidak paham sistem dan undang-undang. Meski diakui, di antaranya terjerat kasus korupsi juga karena ingin memperkaya diri sendiri maupun kelompoknya. (gir/jpnn)
Kemendagri bersama BPK dan KPK kini tengah merumuskan aturan penguatan inspektorat daerah.
Redaktur & Reporter : Soetomo
- Jaksa KPK Mengakui Delik Perkara Hasto Bukan terkait Kerugian Negara
- 5 Berita Terpopuler: Daftar 31 Dubes yang Dilantik Prabowo Wow, Ada Politikus PDIP, Apa Saran Hasan Nasbi?
- Kabar Terbaru Kasus Korupsi SPPD Fiktif DPRD Riau, Siap-siap Saja
- 15.086 Warga Binaan Muslim di Jatim Diusulkan Dapat Remisi Khusus Idulfitri
- RUU BUMN Mewujudkan Peran yang Lebih Optimal
- Ketum GPA Minta Kejagung Transparan soal Duit Sitaan Kasus Duta Palma