Tekan Peredaran Rokok Ilegal, Bea Cukai Rangkul Pemda

“Tentunya kami berterima kasih atas pencerahan yang disampaikan, artinya ada kegiatan/program lain yang bisa dilaksanakan dalam rangka pemanfaatan DBH CHT dan pajak rokok”.

Bachtiar menyampaikan bahwa saat ini pemerintah kota sedang menggalakkan kampanye anti rokok atau kawasan tanpa rokok, bahkan dari sisi penegakan hukum akan dikerahkan Satpol PP untuk mengingatkan/menegur jika ada yang melanggar.

Dengan pencerahan ini tentunya kami perlu sinergi, duduk bersama dengan Bea Cukai.

Terutama yang terkait tugas fungsi Bea Cukai baik di sisi penegakan hukum berupa pemberantasan rokok ilegal maupun untuk sosialisasi dan edukasi.

“Tentunya kampanye stop rokok ilegal dan kampanye kawasan tanpa rokok dapat berjalan parallel, kami berharap dengan sosialisasi/edukasi dan penegakan hukum, maka peredaran rokok ilegal dapat ditekan sehingga penerimaan negara dari cukai dan pajak rokok meningkat dan akhirnya DBH CHT dan pajak rokok yang didistribusikan ke pemerintah daerah akan semakin meningkat," tambahnya.

Mengusung semangat yang sama, Bea Cukai Jateng DIY juga melakukan koordinasi pencegahan dan pemberantasan peredaran rokok ilegal dengan Badan Pengelola Pendapatan Daerah (BPPD) provinsi Jawa Tengah.

Kepala Kantor Bea Cukai Jateng DIY, Parjiya menyampaikan beberapa hal tentang tugas pokok fungsi DItjen Bea dan Cukai, survei pengendalian rokok ilegal hingga data-data penegahan rokok ilegal.

Menurutnya, kontribusi pajak rokok terhadap pendapatan asli daerah provinsi Jateng sekitar 15% dan terdapat korelasi positif antara penegakan cukai ilegal dengan peningkatan pajak rokok serta alokasi pemakaian pajak rokok minimal 50% untuk pelayanan kesehatan dan penegakan hukum.