Tekan Pertamina, SBY Disebut Pahlawan Kesiangan
jpnn.com - JAKARTA - Pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono berhasil menekan Pertamina mengubah keputusan corporate dengan menurunkan kenaikan harga gas elpiji 12 kilogram (kg) dari Rp 3.595 per kg menjadi Rp 1.000 kg.
Menanggapi hal ini, Anggota Komisi VI DPR, Rachel Maryam, memandang aksi pemerintahan SBY itu tak lebih sekedar lagu lama politik pencitraan pemerintah. Seolah dengan menurunkan harga elpiji menjadikan pemerintah sebagai pahlawan.
"Masyarakat dibuat sport jantung dulu sebelum akhirnya datang pahlawan kesiangan," kata Rachel Maryam saat dikonfirmasi, Selasa (7/1).
Menurutnya, pemerintah dan pertamina seharusnya satu suara sejak awal dan ada koordinasi antara keduanya sebelum keputusan menaikkan harga elpiji tersebut dilempar ke publik.
"Ketika harga ditentukan, artinya itu merupakan keputusan yang diambil dengan pertimbangan yang matang dan sudah jelas hitung-hitungannya," ujar Poltikus Partai Gerindra itu.
Dia juga mengatakan kalau harga elpiji bisa berubah-ubah seperti yang terjadi dalam sepekan terakhir, justru menunjukkan pemerintah dan Pertamina tidak serius dalam menentukan harga elpiji. Mestinya kata dia, pemerintah sejak awal mempublikasikan dan mengantisipasinya sehingga tidak menimbulkan keresahan dulu di masyarakat.
"Bukan wacananya yang dinaikkan dulu ke publik, masyarakat resah, baru deh belakangan (pemerintah SBY) jadi pahlawan kesiangan dengan solusi yang seharusnya bisa diambil sebelum keresahan itu muncul," tandasnya. (Fat/jpnn)
JAKARTA - Pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono berhasil menekan Pertamina mengubah keputusan corporate dengan menurunkan kenaikan harga
Redaktur & Reporter : Tim Redaksi
- Butuh Dana Tambahan Rp 100 Triliun untuk 82,9 Juta Penerima Program MBG
- Menteri Agama: Pengumuman Libur Ramadan Disampaikan Senin
- Menko AHY Bicara soal Harga Tiket Transportasi Mudik Lebaran 2025: Lebih Terjangkau
- Hadiri Perayaan Natal di BRIN, Menko AHY Ingatkan Soal Toleransi dan Persatuan
- Ikatan Notaris Indonesia Versi Kongres Cilegon: Keputusan Dirjen AHU Sewenang-wenang
- Pemerintah Daerah Ikut Patungan Rp 5 Triliun untuk Membiayai Makan Bergizi Gratis