Teken MoU, BKKBN dan Otorita IKN Siap Jadi Contoh Tidak Melahirkan Stunting Baru
Sekitar 80 persen yang menikah hamil di tahun pertama. “Sebagian besar orang Indonesia menikah tujuannya prokreasi, semua ingin punya anak. Berbeda dengan negara maju, ada yang untuk rekreasi, ada juga yang menikah tujuannya security, hanya untuk mendapatkan perlindungan karena ada suami,” ujar dokter Hasto.
Dokter Hasto mengatakan penting untuk setiap calon pengantin agar diskrining sebelum menikah, wajib diperiksa status kesehatannya.
Dengan demikian, profil kesehatan di wilayah IKN bisa direkayasa.
“Dalam arti rekayasa positif, by design, bisa kita siapkan. Dengan catatan ada aturan yang ketat, mau nikah harus periksa dan menunjukan sertifikat kalau sudah diperiksa,” katanya.
Ikhwal bonus demografi, Indonesia sebetulnya telah melewati puncaknya pada 2020 dengan dependency ratio 44 untuk nasional.
Setiap 100 orang hanya menanggung 44 orang yang tidak bekerja. Kondisi ini berbeda dengan Kalimantan Timur.
Jumlah angkatan kerjanya jauh lebih banyak. "Dependency rationya lebih rendah dari provinsi lain," ujar dokter Hasto.
Namun, dirinya juga mengingatkan kemungkinan bonus demografi semu karena banyak pendatang usia kerja ke Kalimantan Timur.
Kepala BKKBN dokter Hasto Wardoyo menyebut IKN Nusantara dapat menjadi percontohan untuk tidak melahirkan stunting baru.
- Kebun Gizi, Solusi Berkelanjutan Atasi Stunting di Morowali Utara
- Dorong Solusi Nutrisi & Kesehatan, Danone SN Hasilkan 50 Riset Sepanjang 2024
- Mendagri Tito Ungkap Ada Program Stunting Anggarannya Rp 10 M, tetapi Sampai ke Rakyat Rp 2 M
- Salurkan 32.000 Telur untuk Ratusan Anak Terindikasi Stunting
- Menteri Kependudukan Petakan Daerah dengan Keluarga Berisiko Stunting
- JICT Bikin Terobosan Menekan Angka Stunting di Jakarta Utara