Teken Nota Kesepahaman MPP, Kepala BP2MI: Kami Siap Transparan 

jpnn.com, JAKARTA - Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB) meluncurkan Mal pelayanan Publik (MPP).

Acara tersebut ditandai dengan penandatanganan nota kesepahaman MPP oleh 17 pimpinan instansi yang disaksikan langsung oleh Wakil Presiden RI KH. Ma'ruf Amin dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB) ad interim Mahfud MD.

Ke-17 instansi tersebut adalah KemenPAN-RB, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Keuangan, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Kementerian Agama, serta Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN).

Selanjutnya, Mahkamah Agung, Kejaksaan Agung, Kepolisian Negara RI, Badan Narkotika Nasional (BNN), Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI), dan Perpustakaan Nasional RI (Perpusnas).

Sejumlah BUMN pun turut serta yang terdiri dari BPJS Kesehatan, BPJS Ketenagakerjaan, PT Taspen, serta PT PLN.

Kepala BP2MI Benny Rhamdani seusai menandatangani nota kesepahaman, memberi sambutan antusias.

Menurut Benny, upaya mendobrak kegelapan birokrasi telah dilakukan BP2MI. Sehingga kehadiran MPP akan sangat membantu rakyat dalam mengakses pelayanan.

"Alhamdulillah, proses penandatanganan nota kesepahaman untuk hadirnya MPP. Ini bukti pemerintah serius mendekatkan pelayanan kepada rakyat," kata Benny di Kantor KemenPAN-RB, Selasa, (28/6).