Telat Bentuk Panwas Picu Kisruh Pilkada

Indikasi dari kesimpulan ini, terlihat dari banyaknya kasus yang muncul selama penyelenggaraan pemilukada pada 10 kabupaten di Sulsel. Dikatakan pula, dalam pemilukada di Sulsel masih terjadi pengabaian hak politik. Salah satu contohnya adalah Barru, dimana Daftar Pemilih Tetap (DPT) untuk pemilukada bermasalah.

Menurut Wahidin, munculnya banyaknya kekerasan dalam pemilukada merupakan cermin rendahnya kualitas pemilukada. Kasus ini terjadi Tana Toraja dan Soppeng. Di kedua daerah itu terjadi aksi anarkis, berupa pembakaran kantor.

Pemicu kisruh pemilukada, lanjutnya, juga karena adanya pelibatan alat pemerintahan dan penyelenggara pemilukada. Pelibatan birokrasi oleh pasangan calon, khususnya incumbent berlangsung secara terstruktur.

Agar kisruh pemilukada tidak terulang di masa mendatang, PBHI mengeluarkan 11 rekomendasi, salah staunya perlunya perubahan sejumlah regulasi yang mengatur pemilukada. "Harus ada regulasi baru tentang DPT. Pasal tentang money politics juga harus dimasukkan sebagai salah satu syarat pengulangan pemungutan suara. Dalam aturan yang baru, lanjutnya, harus mengatur secara tegas mengenai penggunaan dana oleh pasangan calon dan partai pengusung, dalam bentuk pembatasan dana yang dikeluarkan. Alasannya, banyaknya dana yang dikeluarkan calon diindikasikan juga menjadi penyebab kisruh pascapemilukada. (sap/sam/jpnn)