Telat Empat Jam, Maskapai Bayar Rp 300 Ribu
Jumat, 26 Agustus 2011 – 07:04 WIB
JAKARTA - Ditengah gegap gempita masyarakat yang ingin mudik lebaran, Kementerian Perthubungan mengeluarkan aturan untuk menjamin kenyamanan penumpang pesawat udara. Dalam aturan baru itu maskapai didenda membayar Rp 300.000 per orang jika pesawat terlambat (delay) empat jam. Selama ini masyarakat banyak sekali mengeluhkan ketidakprofesionalan maskapai penerbangan, yaitu keberangkatan penerbangan molor dari jadwal yang telah ditetapkan. Sangsi mengenai keterlambatan selama ini telah diatur dalam Keputusan Menteri Perhubungan No 25 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Angkutan Udara. "Kalau telat di bawah empat jam sudah ada KM 25 Tahun 2008, tapi Peraturan menteri ini tidak akan menghilangkan kewajiban itu," tandasnya.
"Jangan dikesankan dengan aturan yang diberlakukan ini untuk memberatkan maskapai penerbangan. Tidak sama sekali. Kebijakan ini dibuat untuk melindungi penumpang sebagai pengguna jasa penerbangan, yaitu berupa kompensasi bilamana maskapai dinilai lalai dalam melakukan kewajibannya," ujar Kepala Pusat Komunikasi Publik Kementrian Perhubungan Bambang S Ervan kemarin.
Baca Juga:
Kementrian Perhubungan telah mengeluarkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 77 Tahun 2011 tentang Tanggung Jawab Pengakut Angkutan Udara yang ditandatangani pada 8 Agustus 2011. Peraturan yang terdiri dari 10 Bab dan 29 Pasal ini berlaku tiga bulan sejak tanggal di tetapkan. "Persoalan keterlambatan penerbangan dari jadwal yang telah di tetapkan (delay) menjadi salah satu bagian yang mendapat perhatian," terangnya.
Baca Juga:
JAKARTA - Ditengah gegap gempita masyarakat yang ingin mudik lebaran, Kementerian Perthubungan mengeluarkan aturan untuk menjamin kenyamanan penumpang
BERITA TERKAIT
- Mendes Yandri Susanto Sebut BUMDes Penting Cegah Efek Negatif Urbanisasi Bagi Desa
- Sertifikasi Halal Lindungi UMK dari Serbuan Produk Luar Negeri
- Kebijakan Perdagangan Karbon Indonesia di COP 29 Dinilai Bermasalah
- Bea Cukai Parepare Musnahkan Barang Ilegal Senilai Lebih Rp 2,25 Miliar, Terbanyak Rokok
- Anindya Bakrie: Kita Harus Dorong Investasi Asing yang Ciptakan Lapangan Kerja
- AS Optimistis Kembangkan Kerja Sama Ekonomi dengan Pemerintahan Baru