Teliti Perbatasan, Panglima TNI Sabet Gelar Doktor Ilmu Administrasi

jpnn.com - JAKARTA - Panglima TNI Jenderal Moeldoko kini punya gelar akademik baru. Pria kelahiran Kediri, 8 Juli 1957 itu kini menyandang gelar doktor ilmu administrasi dari Universitas Indonesia setelah mempertahankan disertasinya yang berjudul "Kebijakan dan Scenario Planning Pengelolaan Kawasan Perbatasan di Indonesia : Studi Kasus Perbatasan Darat di Kalimantan".

Dalam sidang disertasi yang digelar di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia (FISIP UI), Depok, Rabu (15/1), Moeldoko dinyatakan lulus dengan predikat sangat memuaskan. Sidang diketuai oleh Dr Arie Setiabudi Susilo MSc dengan promotor Prof Dr Eko Prasojo, co-Promotor Prof Dr Azhar Kasim, dengan anggota Dr Son Diamar, Dr Roy Valiant, Dr. Sodjuangan Situmorang, Prof. Dr. Sudarsono Hardjosoekarto, Prof. Dr. Huseini dan Prof. Dr. Ridwan Maksum.

Moeldoko menyusun disertasi melalui penelitian untuk menjawab tiga pertanyaan pokok, yaitu tentang isi kebijakan pengelolaan kawasan perbatasan; implementasi kebijakan pengelolaan kawasan perbatasan dalam mewujudkan beranda depan negara yang aman dan sejahtera; serta skenario dan arah kebijakan penegelolaan kawasan perbatasan yang aman dan sejahtera sampai dengan tahun 2030.

Dalam disertasinya Moeldoko menyimpulkan bahwa ada tiga permasalahan dalam perbatasan. Pertama adalah adanya kesenjangan, disharmonisasi, kevakuman, inkonsistensi dan ketidak-tepatan perumusan kebijakan yang mengakibatkan tidak optimalnya system keorganisasian dan program.

Permasalahan kedua adalah tidak adanya efektivitas implementasi karena keragaman persepsi dan hambatan sarana dan prasarana. Ketiga, adanya empat faktor yang menentukan kawasan perbatasan, yaitu politik, pembangunan ekonomi, keamanan dan serta kesejahteraan.

Moeldoko dalam disertasinya merekomendasikan perlunya perbaikan, penyempurnaan dan harmonisasi kebijakan pengelolaan kawasan perbatasan serta perlunya pengembangan grand design pengelolaan kawasan perbatasan. Selain itu, Moeldoko juga merekomendasikan kesepahaman persepsi dan strategi dari para stakeholder serta penyediaan prasarana, sarana dan sumber daya yang memadai serta perlunya pengembangan skenario dengan variable-variabel yang lebih lengkap sebagai dasar pembaharuan atau penyempurnaan kebijakan dan implementasinya.

"Selanjutnya diperlukan perbaikan atau penyempurnaan kebijakan strategis secara terus-menerus," tulis alumnus terbaik Akabri tahun 1981 itu. (fas/jpnn)