Tembakau Jadi Penyumbang Terbesar APBN, AMTI: Harus Ada Aturan yang Adil & Berimbang

jpnn.com, JAKARTA - Aliansi Masyarakat Tembakau Indonesia (AMTI) meminta pemerintah agar membuat aturan yang adil dan berimbang mengenai pertembakauan di Indonesia.
Sekretaris Jenderal AMTI Hananto Wibisono mengatakan saat ini ekosistem tembakau menjadi tulang punggung bagi 2 juta petani tembakau, 1,5 juta petani cengkih, dan jutaan karyawan, serta pelaku ritel.
Oleh karena itu, pemerintah diminta berhati-hati dalam merumuskan kebijakan soal tembakau.
“Kami berharap ada aturan yang berimbang, semangatnya itu tidak anti regulasi. Jangan hanya aturan itu memenangkan satu pihak. Bagaimana kita bisa hidup bersama dalam sebuah aturan,” ujar Hananto dalam diskusi 'Meneropong Agenda Pengendalian Tembakau di Indonesia'.
Hananto menjelaskan regulasi soal tembakau seharusnya fokus pada upaya pengendalian bukan justru pelarangan.
Dia mengeluhkan pada awalnya regulasi soal tembakau dibuat untuk mengatur sebagai upaya pengendalian, namun lambat laun regulasi yang ada justru melarang total peredaran tembakau.
Ditambah banyaknya dorongan dari organisasi masyarakat yang mendesak pemerintah untuk melarang tembakau.
Padahal, Indonesia memiliki kepentingan yang kompleks terkait tembakau.
Awalnya regulasi soal tembakau dibuat untuk mengatur sebagai upaya pengendalian, namun lambat laun regulasi yang ada justru melarang total peredaran tembakau.
- Bulog Cetak Penyerapan Gabah Petani Capai 725.000 Ton, Rekor Tertinggi 10 Tahun Terakhir
- Meraup Untung dari Kemacetan Arus Mudik, Pedagang Kopi Keliling Berseliweran
- Serapan BULOG Melonjak 2.000 Persen, Hendri Satrio: Dampak Tangan Dingin Mentan Amran
- Aktivis Buruh Indonesia Minta ILO Siapkan Regulasi Ekonomi Digital
- Hadapi Puncak Panen, Bulog Jatim Optimalisasi Sarana Pengeringan dan Pengolahan
- Lewat Ekspansi Ekspor Produk Tembakau Inovatif, Sampoerna Dukung Pertumbuhan Ekonomi