Tembakau Jadi Penyumbang Terbesar APBN, AMTI: Harus Ada Aturan yang Adil & Berimbang

jpnn.com, JAKARTA - Aliansi Masyarakat Tembakau Indonesia (AMTI) meminta pemerintah agar membuat aturan yang adil dan berimbang mengenai pertembakauan di Indonesia.
Sekretaris Jenderal AMTI Hananto Wibisono mengatakan saat ini ekosistem tembakau menjadi tulang punggung bagi 2 juta petani tembakau, 1,5 juta petani cengkih, dan jutaan karyawan, serta pelaku ritel.
Oleh karena itu, pemerintah diminta berhati-hati dalam merumuskan kebijakan soal tembakau.
“Kami berharap ada aturan yang berimbang, semangatnya itu tidak anti regulasi. Jangan hanya aturan itu memenangkan satu pihak. Bagaimana kita bisa hidup bersama dalam sebuah aturan,” ujar Hananto dalam diskusi 'Meneropong Agenda Pengendalian Tembakau di Indonesia'.
Hananto menjelaskan regulasi soal tembakau seharusnya fokus pada upaya pengendalian bukan justru pelarangan.
Dia mengeluhkan pada awalnya regulasi soal tembakau dibuat untuk mengatur sebagai upaya pengendalian, namun lambat laun regulasi yang ada justru melarang total peredaran tembakau.
Ditambah banyaknya dorongan dari organisasi masyarakat yang mendesak pemerintah untuk melarang tembakau.
Padahal, Indonesia memiliki kepentingan yang kompleks terkait tembakau.
Awalnya regulasi soal tembakau dibuat untuk mengatur sebagai upaya pengendalian, namun lambat laun regulasi yang ada justru melarang total peredaran tembakau.
- Pemerintah Klaim Tarif Impor Trump dari AS Tak Ganggu Swasembada Nasional
- Gegara Membawa Sabu-Sabu, Petani Ditangkap Polres Flores Timur
- Catatan Utang Indonesia Terbaru, Sebegini Nilainya
- Mentan: Pengamat Rugikan Negara Rp5 Miliar Bukan Sosok Asing, Guru Besar
- Pemerintah Perlu Mengambil Langkah Konkret Untuk Mendorong Masuknya Arus Investasi Asing
- Pemerintah Diminta Cabut Moratorium Pengiriman Pekerja Migran Indonesia ke Timur Tengah