Tembakau Jadi Penyumbang Terbesar APBN, AMTI: Harus Ada Aturan yang Adil & Berimbang

jpnn.com, JAKARTA - Aliansi Masyarakat Tembakau Indonesia (AMTI) meminta pemerintah agar membuat aturan yang adil dan berimbang mengenai pertembakauan di Indonesia.
Sekretaris Jenderal AMTI Hananto Wibisono mengatakan saat ini ekosistem tembakau menjadi tulang punggung bagi 2 juta petani tembakau, 1,5 juta petani cengkih, dan jutaan karyawan, serta pelaku ritel.
Oleh karena itu, pemerintah diminta berhati-hati dalam merumuskan kebijakan soal tembakau.
“Kami berharap ada aturan yang berimbang, semangatnya itu tidak anti regulasi. Jangan hanya aturan itu memenangkan satu pihak. Bagaimana kita bisa hidup bersama dalam sebuah aturan,” ujar Hananto dalam diskusi 'Meneropong Agenda Pengendalian Tembakau di Indonesia'.
Hananto menjelaskan regulasi soal tembakau seharusnya fokus pada upaya pengendalian bukan justru pelarangan.
Dia mengeluhkan pada awalnya regulasi soal tembakau dibuat untuk mengatur sebagai upaya pengendalian, namun lambat laun regulasi yang ada justru melarang total peredaran tembakau.
Ditambah banyaknya dorongan dari organisasi masyarakat yang mendesak pemerintah untuk melarang tembakau.
Padahal, Indonesia memiliki kepentingan yang kompleks terkait tembakau.
Awalnya regulasi soal tembakau dibuat untuk mengatur sebagai upaya pengendalian, namun lambat laun regulasi yang ada justru melarang total peredaran tembakau.
- Serapan Gabah Tembus 300 Ribu Ton, Bulog Siap Hadapi Panen Raya 2025
- Jaga Warisan Intelektual Bangsa, Ibas Siap Kawal Regulasi dan Insentif Penulis
- Sri Mulyani Laporkan Defisit APBN Februari, Jangan Kaget ya!
- Perkembangan Industri Rokok Elektrik Perlu diimbangi Edukasi dan Regulasi
- Wamendagri Bima Tegaskan Pentingnya Sinkronisasi Program Kerja Pusat dan Daerah
- PT STM Pacu Pertanian Organik Perusahaan, Hasil Panen Petani Melimpah