Tembok Laut
Oleh: Dahlan Iskan
jpnn.com - Sebaiknya pembongkaran pagar laut itu jangan diteruskan. Cukup satu kilometer saja. Itu sudah cukup. Sebagai bukti bahwa Presiden Prabowo Subianto mendengar suara rakyat.
Juga sebagai bukti beliau memihak kepada nelayan, apalagi Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN Nusron Wahid tegas menyatakan semua sertifikat yang diterbitkan di situ tidak diakui. Dicabut.
Nusron setahu saya adalah salah satu dari sedikit menteri yang sangat dipercaya dan punya hubungan khusus dengan Presiden Prabowo.
Saya menafsirkan sikap Nusron adalah sikap Presiden Prabowo.
Membongkar pagar laut –sudah menjadi tembok laut– itu mahal. Perlu banyak energi. Padahal, suatu saat kelak kita akan membangun tembok seperti itu lagi. Kecuali tidak akan ada pembangunan apa pun di kawasan itu.
Menjadikan kawasan utara Tangerang sebagai zona pengembangan tetap harus dilakukan. Oleh pemerintah siapa pun.
Entahlah. Akan seperti PIK 2 atau seperti kampung nelayan di Brunei Darussalam. Jadi seperti Losari atau Dubai. Pakai PSN maupun cara lain.
Negara kita harus maju. Kawasan-kawasan yang kurang maju harus dibangun baru.
Sebaiknya pembongkaran pagar laut itu jangan diteruskan. Cukup satu kilometer saja. Itu cukup sebagai bukti Presiden Prabowo Subianto mendengar suara rakyat.
- 5 Berita Terpopuler: Jadi Heboh, 806 Ribu Guru Terima Tunjangan Langsung ke Rekening
- TNI AL Bersama Instansi Maritim dan Masyarakat Nelayan Membongkar Pagar Laut
- Nelayan Sukawali Tak Masalah Ada Pagar Laut di Kampungnya
- Heboh Pagar Laut Tangerang, Siapa yang Harus Bertanggung Jawab soal SHGB?
- Ahmed Zaki pun Mengaku Tidak Tahu Siapa yang Membuat Pagar Laut di Tangerang
- 50 Sertifikat HGB Pagar Laut Dibatalkan, Sisanya Bagaimana, Pak Nusron?